JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010, Din Syamsuddin berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sering mengundang partai politik (parpol) untuk membahas Pilpres 2024.
Menurutnya, kegiatan tersebut bukan merupakan program pemerintah, maupun dalam rangka menjalankan kebijakan nasional.
“Sebaiknya Presiden Joko Widodo itu jangan sering-sering mengundang partai politik, apalagi yang dibicarakannya Pilpres, bukan kebijakan nasional, bukan program pemerintah,” kata Din di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).
Dia menilai, kegiatan itu justru menunjukkan Jokowi mengatur keberlangsungan Pemilu 2024.
“Jadi ini bukan cawe-cawe lagi ini tapi sudah ngatur ngatur gitu. Ini bukan sikap dan sifat kenegarawanan gitu,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (2/5) malam. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam.
Enam ketum parpol itu di antaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sementara itu, Partai NasDem dikabarkan tak diundang.
Usai bertemu dengan Presiden, Prabowo mengaku ada titipan yang diberikan Jokowi kepada ketua umum parpol yang hadir, yakni meminta agar seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah rukun dan kompak demi bangsa dan negara.
Dia pun menegaskan, bahwa pertemuan enam ketum parpol tidak membahas secara spesifik soal dinamika politik. Baik soal koalisi maupun capres dan cawapres. “Hampir enggak ada, secara praktis tidak ada,” tegasnya. (merdeka/pel/d2)
Discussion about this post