MEDAN, Waspada.co.id – Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Baskami mengakui telah memberikan teguran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Bambang Pardede terkait surat pemutusan kontrak PT Waskita Karya KSO dalam proyek multiyears Rp2,7 triliun.
Baskami mempertanyakan, mengapa ada rencana pemutusan kontrak dan mengapa pengerjaan proyek oleh kontraktor terkesan sangat lambat.
“Iya itu ada (surat pemutusan kontrak). Itu ada dikirim oleh Dinas PUPR. Karena Waskita ini kan tidak sesuai dengan planning pekerjaan. Saya juga kan menegur kepala dinas. Saya panggil itu saya marah-marahi dia. Apa kerjaanmu itu saya bilang,” kata Baskami, saat diwawancari, Kamis (11/5).
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku ke depan pihaknya akan mengawasi pelaksanaan proyek yang sudah sempat diultimatum tersebut. Ia berharap pekerjaan proyek Rp2,7 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan di Sumut itu bisa segera rampung.
“Ya kan Waskita dan KSO yang mengerjakannya. Jadi Waskita minta surat supaya diberikan dispensasi atau kesempatan sekali lagi lah. Makanya itu kita lihat nanti apakah ada perubahan mereka atau tidak,” katanya.
“Harapan kita selesai ini kerjaan. Kan ada tiga perusahaan yang terikat dalam satu kerjasama operasional (KSO). Pasti ada sanksi lah, kontrak itu kalau tidak diselesaikan kan denda dia,” sambungnya.
Disisi lain, terkait apakah proyek itu bisa rampung meskipun nanti sudah habis masa jabatan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakilnya Musa Rajekshah, Baskami mengaku selama proyek berjalan lancar pihaknya akan terus melakukan pengawasan.
“Kita akan upayakan sebenarnya setahun pekerjannya itu. Kan sudah ada peraturan siapapun yang menggantikan harus meneruskan. Masak ganti presiden ganti Undang-undang. Ganti gubernur ganti perda. Cuma kan gubernur yang menggantikan harus mengawasi-lah,” ungkapanya.
Ia menambahkan, proyek Rp 2,7 triliun tersebut diperuntukkan bagi rakyat. Untuk itu, kata Baskami, pihaknya akan terus mendorong penyelesaian proyek infrastruktur itu.
“Sepanjang itu tidak menyimpang ya dijalankan. Kalau untuk masyarakat kan harus kita dukung. Macam di Nias sekarang itu kupak kapik jalan itu. Hancurnya itu. Kasihan orang Nias itu. Masak enggak kita bangun di sana kan kasihan nengoknya kan,” pungkasnya. (wol/man/d1)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post