MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara (Sumut), El Adrian Shah, meminta Pemprov Sumut transparan dan akuntabel dalam perealisasian penggunaan APBD Sumut yang diperuntukan untuk proyek tahun jamak (multiyears) senilai Rp2,7 triliun.
Pasalnya, pencopotan Kadis PUPR Sumut Bambang Pardede dari jabatannya tidak bisa menghilangkan proses Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjalankan tugasnya.
“Begitu juga permintaan maaf Gubernur Sumut kepada rakyat Sumut dalam sebuah video, itu sah-sah saja. Persoalan maaf ya dimaafkan. Tapi persoalan penggunaan keuangan negara harus sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tetap harus diterapkan. Kalau proses APBD bisa diselesaikan dengan minta maaf, maka seluruh kepala daerah dan pejabat negara lainnya akan minta maaf,” kata El Adrian Shah di Medan, Minggu (21/5).
Pria akrab disapa El ini menilai, Bambang Pardede memang layak dicopot dari jabatannya sebagai Kadis PUPR, apalagi alasan pencopotannya karena kinerja terkait pelaksanaan proyek multiyears Rp2,7 Triliun.
“Itu sangat tepat. Berarti pencopotan Bambang Pardede bukan tiba-tiba. Berdasarkan evaluasi kinerja, yang tidak terlepas dari lambannya progres proyek multiyears itu. Maka sudah tepat dan layaknya dicopot,” ungkapnya.
El menambahkan, sejak awa KNPI Sumut telah memprediksi problem ini, apalagi proyek tersebut sudah menuai banyak protes dan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Kemudian, proses penganggarannya di dalam APBD Sumut tahun anggaran 2022 kemarin juga menuai kontroversi dan terkesan dipaksakan.
Dengan demikian, El mendesak, BPK-RI diminta benar-benar melakukan audit terhadap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan yang terbalut dalam proyek multiyears senilai Rp2,7 triliun tersebut.
“Tidak ada salahnya juga kalau BPK bersama aparat penegak hukum melakukan audit investigasi semua proyek yang ada di Dinas PUPR Sumut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, El juga meminta Gubernur Edy Rahmayadi bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pengerjaan proyek tahun jamak tersebut. Karena sampai saat ini pengerjaannya masih berjalan.
“Jangan hanya karena Bambang Pardede dicopot, maka proyek multiyears tersebut berhenti pengerjaannya. Segera dicari penggantinya, agar progres pengerjaan jalan dan jembatan di Sumut bisa cepat selesai. Sehingga rakyat Sumut tidak termakan janji-janji manis akan jalan bagus di provinsi ini,” pungkasnya. (wol/man/d2)
editor: FACHRIL SYAHPUTRA
Discussion about this post