MEDAN, Waspada.co.id – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut Muhammad Irzal kompak mengingatkan target penurunan prevalensi stunting di Sumut pada tahun 2023 sebesar 18,55%.
Pesan ini disampaikan ke seluruh perwakilan kabupaten/kota yang hadir dalam Forum Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Rembuk Stunting Provinsi Sumut di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Senin (29/5).
“Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi stunting kita turun 4,7% menjadi 21,1% dari sebelumnya 25,8% di tahun 2021. Saya berharap upaya kita bersama tidak berhenti sampai di sini, karena target kita tahun ini angkanya bisa turun di 18% dan 14% di tahun depan,” ujar Ijeck, sapaan akrab Wagubsu.
Lanjut Ijeck, penurunan stunting merupakan target utama pembangunan baik itu nasional hingga di daerah, karena berpengaruh dengan generasi atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal inilah yang juga harus dipahami oleh seluruh kepala daerah dan komit bersama.
“Memang penanganan penurunan stunting ini yang lebih berperan itu kabupaten/kota, kami dari provinsi bersama Pak Irzal menyampaikan program menurunkan stunting. Penurunan stunting itu tidak hanya sebatas bayi baru lahir, tapi calon pengantin, balita, ibu saat hamil, dan lingkungan juga harus dijaga, termasuk sanitasinya air bersihnya,” ujar Ijeck yang juga Ketua Percepatan Penurunan Stunting Sumut.
Tidak hanya itu, Ijeck juga mengingatkan kepala daerah untuk memaksimalkan penyerapan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di tahun ini, sekaligus mengarahkan APBD untuk pembangunan daerah sejalan upaya penurunan stunting.
“Kita sampaikan ke kabupaten/kota jangan hanya untuk stunting yang dibantu oleh pusat saja yang dipergunakan, tapi APBD misalnya Dinas PUPR, dia kan harus merencanakan di mana pembuatan sanitasi yang sehat, sejalan dengan di mana daerah, desa atau kecamatan yang tingkat stuntingnya tinggi. Jadi ini harus terintegrasi semuanya, tidak bisa (penanganan) stunting hanya berdiri sendiri, tapi dinas-dinas lain juga harus bersama-sama,” ujar Ijeck.
Wagubsu juga menyarankan kabupaten/kota menjalin kerja sama dengan TNI/Polri, agar target penurunan prevalensi stunting lebih cepat terealisasi. Dengan kata lain, kabupaten/kota diminta tidak menunggu terbentuk pendamping stunting.
Muhammad Irzal menyampaikan pihaknya memiliki tanggung jawab untuk koordinasi, sinergi, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di lingkup Pemprov Sumut.
“Sebagai bagian dari menjalankan tugas dan fungsi tersebut, kami laksanakan Forum Rekonsiliasi PPS dan Rembuk Stunting sebagai salah satu langkah memastikan pelaksanaan rencana kegitan intervensi dan penurunan dilakukan bersama antara perangkat daerah, penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non/pemerintah serta masyarakat,” katanya.
Selain itu juga, lanjut Irzal, kegiatan ini sebagai upaya dalam memperkuat komitmen sekaligus evaluasi program dan tindakan yang telah dilakukan dalam percepatan penurunan stunting di Sumut.
“Agar target nasional dalam penurunan prevalensi stunting nasional tahun 2024 sebesar 14% dan target Sumut sebesar 18,55% dapat kita capai,” katanya.
Irzal mengingatkan TPPS Kabupaten/Kota mendorong TPPS Kecamatan, Kelurahan, dan Desa bekerja sebagaimana tugas dan fungsinya. Karena TPPS Kecamatan juga dapat melakukan penyusunan rencana kerja monitoring dan evaluasi terhadap upaya percepatan penurunan stunting di wilayah kecamatannya dengan sumber anggaran dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (wol/aa/d2)
editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post