BANDUNG, jabar.waspada.co.id – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan soal cakupan vaksinasi Covid-19 di wilayahnya. Pria yang kerap disapa Emil ini mengatakan provinsinya cukup banyak menghadapi tantangan terkait vaksinasi. Permasalahannya tidak lain karena jumlah penduduk Jabar yang banyak dengan kondisi teritorial beragam.
“Penduduk Jawa Barat 50 juta jiwa. Sehingga dalam urusan covid, bansos, urusan vaksin memang paling banyak dan itulah tantangannya. Tujuh puluh persen dari 50 juta kita putuskan kurang lebih sekitar 37 juga target,” kata Emil melalui unggahan video berdurasi sekitar 9 menit, dikutip Rabu (1/9).
Sementara, kata dia, ada target dari pemerintah pusat bahwa vaksinasi di Jabar harus tuntas pada Desember 2021. Bisakah Desember 2021, dengan 37 juta jiwa sudah tervaksin?
“Kita lihat tantangan atau masalahnya. Masalah pertama, teritorial di Jawa Barat itu beragam. Jadi enggak bisa dibandingkan dengan yang homogen kota saja di Jawa Barat itu ada kota, misalkan Kota Bandung, Kota Depok, Bekasi tapi juga ada kabupaten yang gunung-gunung, pelosok, pantai, pedalaman penjangkauannya susah secara mobilitasnya,” tuturnya.
Masalah kedua, Emil melanjutkan, kecepatan vaksinasi di daerah tidak sama. Oleh karena itu, sudah jadi tugas dari pemerintah provinsi untuk memotivasi, memberikan solusi agar teknik-teknik mempercepat itu bisa merata.
“Kemudian infrastruktur tidak merata dan juga terbatas. Jumlah puskesmas kita hanya kurang lebih seribuan, dalam teori WHO idealnya lima ribu sehingga dengan modal seperti itu bagaimana kita bisa menyukseskan 37 juta,” cetusnya.
Menurut Emil, problem utama yang dihadapi yaitu suplai vaksin Covid-19 tidak proporsional. Dia menyebutkan, ada provinsi-provinsi penduduknya sedikit tapi vaksinnya banyak sehingga persentasenya menjadi besar.
Sedangkan, provinsi yang besar penduduknya seperti Jawa Barat suplai vaksinnya sedikit. Adapun domain yang mengatur suplai vaksin adalah pemerintah pusat.
“Maka kalau dipresentasikan terkesan masih jauh, padahal karena jumlah vaksinnya saja yang sedikit. Tetapi kalau dikasihnya banyak sesuai proporsinya maka persentasenya juga setara,” ujar mantan Wali Kota Bandung itu.
Emil menjelaskan, vaksinasi dilaksanakan oleh tiga kelompok. Pemerintah daerah, TNI/Polri, dan kelompok masyarakat.
Dalam hal rantai suplai vaksin, pemerintah pusat memberikan kuota kepada kota/kabupaten. Kemudian pemerintah provinsi ditugaskan mengirimkan atau mendistribusikan.
“Jadi memang peran provinsi di sini dalam pandangan saya kurang maksimal karena yang mengatur berapa ke kota/kabupaten itu dari pusat. Kita hanya menerima dan tidak boleh lama-lama. Pernah satu kali kita atur untuk subsidi silang disebutnya kita nimbun, pernah kejadian itu ya padahal maksudnya yang lambat kita ambil dulu yang cepat kita kasih,” tuturnya.
Dengan target vaksinasi di Jawa Barat pada Desember 2021, Emil mengatakan wilayahnya membutuhkan sekitar 15 juta dosis vaksin.
“Jadi jangan bicara kurang kalau suplainya tidak sebanyak ini. Problemnya itu bukan di daerah tapi problemnya adalah suplainya yang belum pasti. Ini yang saya sebut masalah utama,” ujarnya. (wol/lip6/ags)
Discussion about this post