BANDUNG, jabar.waspada.co.id – Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Bandung menanggapi serius adanya sentilan pemerintah tentang protokol kesehatan.
Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan penerapan protokol kesehatan (Prokes) di Kota Bandung melemah dan banyak hiburan malam melanggar aturan mulai dari jam operasi hingga kapasitas pengunjung.
Tedy menyebut apa yang disampaikan Menko Marves merupakan suatu sindiran dan peringatan dini agar Pemkot Bandung segera berbenah dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar prokes.
“Jadi tentu ini menjadi perhatian (pernyataan Menko Marves) untuk Satgas (Satuan gugus Tugas) Kota Bandung, dan tentu yang disampaikan oleh Pak Luhut ini berbasis data. Dan datanya juga terpusat, sehingga lebih mudah terlihat mana yang ada peningkatan Covid-19 maupun hal yang terkait pelanggaran Prokes,” ucapnya saat dihubungi, Rabu (10/11).
Kemudian Tedy pun mendesak Pemko Bandung untuk segera melakukan evaluasi supaya tidak terjadi ledakan kasus Covid-19.
“Kita mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, bahwa Covid-19 ini masih ada, ada penularan, jadi harus tetap siaga, dan tidak boleh kendor. Lalu terkait aturan Perwal (Peraturan Wali Kota) baik jam buka usaha, kapasitas, dan lain sebagainya, itu Perwal harus jadi acuan, termasuk dalam hal penindakan,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemko Bandung perlu melakukan upaya edukasi dan tindakan preventif terus menerus.
“Jadi Satpol-PP (Satuan Polisi Pamong Praja) harus terus woro-woro, lalu penyemprotan disinfektan di tempat terbuka seperti Alun-alun itu harus rutin, menghadirkan kesadaran kepada masyarakat terus dilakukan, bahwa Covid-19 masih ada dan harus waspada, kan di anggaran tidak terduga, itu sudah dianggarkan,” katanya.
Adanya peringatan atau sindiran dari pemerintah pusat, Tedy mengimbau supaya para pelaku usaha hiburan malam dapat terus berkomitmen dalam menjaga prokes. Terlebih dibutuhkan suatu kolaborasi dari berbagai pihak agar kondisi Covid-19 di Kota Bandung semakin membaik.
“Kita butuh kebersamaan dalam menangani Covid-19, tetap harus memerhatikan apa yang menjadi aturan pemerintah untuk kebaikan bersama, maka ekonomi kita bangkit kalau semakin rendah level PPKM nya, mudah-mudah pelonggaran semakin dibuka,” ujar Tedy.
Sebelumnya, Ketua Satuan Harian Satgas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna menyebut sentilan yang diterima adalah hal biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan.
“Tidak usah menjadi tema besar yang penting kita ini banyak eviden yang bisa ditunjukkan setiap hari Pol PP (Satpol PP) itu kan sebetulnya berkeliling tapi persoalannya begini kita juga harus melihat dan mampu mengukur sejauh mana tingkat kedisiplinan dan komitmen masyarakat untuk bersama-sama menangani pandemi ini,” sebut Ema di Balai Kota Bandung.
Ema mengklaim bahwa dalam pemantauan protokol kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan petugas. Karena jumlah yang tidak berimbang.
“Jauh-jauh hari kan kalau mengandalkan gugus kita ini gak berimbang jumlah manusia dengan masyarakat yang harus ditertibkan. Ini hampir sudah mendekati dua tahun loh. Masa mereka tidak paham situasi dan kondisi,” ucapnya.
Jika nantinya masyarakat tidak dapat dikendalikan dan melakukan euforia, maka Ema menegaskan pengetatan akan kembali diterapkan.
“Kita selalu warning kepada mereka jangan euforia kalau sekarang ini mereka mengarah kepada tindakan terkendali tentu kita harus ketatkan lagi,” tukasnya. (wol/vin)
Editor: ANDA
Discussion about this post