Tanggapi Pembentukan Presidential Club, Jokowi: Bagus Ya

JAKARTA, Waspada.co.id – Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk presidential club atau wadah para kepala negara sebelumnya berkumpul.

Tujuannya agar para kepala negara sebelumnya bisa tetap bertemu dan berdiskusi tentang masalah bangsa dan negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi rencana tersebut. Jokowi menilai hal tersebut baik untuk membantu pemerintah dalam bentuk masukan.

Bahkan, Jokowi mengusulkan pertemuan para kepala negara sebelumnya dengan pemerintah baru dilakukan sesering mungkin. Kalau bisa, sebutnya, dua hari sekali.

“(Presidential club) Bagus, bagus, bagus. Ya (pertemuannya) dua hari sekali ya enggak apa-apa,” ujar Jokowi usai mengunjungi pameran kendaraan listrik di JIEXpo, Kemayoran, Jumat (3/5).

Presiden Jokowi menambahkan, jika nantinya presidential club terwujud, bukan berarti kepala negera sebelumnya ikut campur lebih mendalam terhadap kebijakan pemerintah.

Sebagai contoh, dalam pembentukan kabinet. Presiden sebelumnya tidak bisa ikut campur karena pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Kemudian jika presiden terpilih meminta saran, presiden sebelumnya bisa memberikan saran yang terbaik.

Namun keputusan apakah saran yang diberikan atau diajukan diterima tetap menjadi hak presiden terpilih.

“Kabinet itu 100 persen hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi hak penuh presiden terpilih. Kalau minta saran bisa, tapi kalau tidak diminta saran, ikut-ikutan nimbrung itu yang enggak boleh,” ujar Jokowi.

Adapun rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk presidential club dilontarkan juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Azhar Simanjuntak.

Prabowo, kata Dahnil, menginginkan Presiden ke-5 RI, Presiden ke-6 RI, dan Presiden ke-7 RI bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah bangsa dan negara.

Selain itu, kata Dahnil, Prabowo menginginkan para pemimpin Indonesia bisa kompak dan rukun untuk turut berpikir dan bekerja bagi kepentingan rakyat meskipun terjadi perbedaan pandangan maupun sikap politik. (wol/Kompastv/ryp/d1)