JAKARTA, Waspada.co.id – DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewanti-wanti ihwal rencana pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang ingin menambah jumlah kementerian di kabinetnya mendatang.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut, rencana tersebut tak sejalan dengan semangat pemerintahan saat ini, yakni reformasi birokrasi. Sebab, jumlah 34 kementerian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara itu sudah cukup.
“Prinsip reformasi birokrasi itu miskin struktur dan kaya fungsi. Struktur sedikit saja tapi fungsi diperbanyak,” kata Mardani kepada Kompas.tv, Kamis (9/5).
Ia mengimbau kepada Prabowo-Gibran untuk meninjau rencana penambahan kursi kementerian.
“Mesti hati-hati. Walau ruang kerja luas dan banyak tetap hati-hati menambah jumlah kementerian,” ujarnya.
Menurut dia, menambah jumlah kementerian malah membuat kinerja pemerintah tak fokus.
“Agar ada sinergi dan mudah koordinasi. Banyaknya kementerian berpotensi membuat anggaran terpecah-pecah dan tidak fokus,” katanya.
Sebelumnya, wacana menambah jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo kelak sudah mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman pun tidak memungkiri ada wacana menambah jumlah kementerian dari saat ini yang berjumlah 34 menjadi 41 kementerian.
Menurut Habiburokhman, dalam konteks Indonesia, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk meraihnya.
”Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5) lalu. (wol/kompastv/ryp/d2)
Discussion about this post