JAKARTA, Waspada.co.id – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, memastikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan tetap berjalan. Namun, Moeldoko menyampaikan implementasi Tapera masih menunggu peraturan menteri keuangan dan menteri ketenagakerjaan.
“Kesimpulan saya, Tapera ini tidak akan ditunda, memang belum dijalankan. Sejak ada perubahan dari Bapertarum ke Tapera, ada kekosongan 2020-2024, tidak ada sama sekali iuran karena memang Tapera belum berjalan,” ujarnya dalam konferensi pers tentang program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (31/5).
Moeldoko menerangkan, pemerintah akan menanggung tabungan 0,5 persen untuk para ASN dari APBN setelah adanya peraturan dari menteri keuangan. Untuk potongan 0,5 persen dari pemberi kerja akan tertuang dalam peraturan menteri ketenagakerjaan.
“Tapera merupakan solusi dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan backlog yang kini mencapai 9,9 juta orang belum memiliki rumah. Pemerintah berpikir keras dalam menghadapi persoalan tersebut melalui kehadiran Tapera,” terangnya.
“Antara jumlah kenaikan gaji dengan tingkat inflasi di sektor perumahan itu tidak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya bisa walaupun terjadi inflasi, tetapi masih bisa punya tabungan untuk pembangunan rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan,” ujar mantan Panglima TNI tersebut.
Moeldoko memastikan pemerintah akan meningkatkan komunikasi dengan dunia usaha dan masyarakat. Moeldoko menyebut hal ini akan membangun kesamaan persepsi dalam upaya menekan backlog rumah.
“Saya harap pemerintah diberikan kesempatan untuk bekerja memenuhi kebutuhan rumah. Ke depan pemerintah akan gencarkan komunikasi dengan masyarakat dan pelaku usaha, kita masih ada waktu sampai 2027, jadi ada kesempatan untuk konsultatif, tidak usah khawatir,” pungkasnya. (wol/lvz/republika/d1)
Discussion about this post