MEDAN, Waspada.co.id – Fraksi PKS DPRD Kota Medan memberikan sejumlah perhatian terhadap beberapa hal terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran (T.A) 2023.
Di antaranya terkait sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA), pembangunan kolam retensi, belanja bansos, penurunan pendapatan BLUD, penurunan terhadap pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, rendahnya realisasi anggaran tahun 2023 pada belanja jalan, irigasi dan jaringan, peningkatan PAD melalui PUD Pembangunan Kota Medan, dan realisasi pokok pikiran (Pokir).
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan T.A 2023, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa (4/6).
“Fraksi PKS mengapresiasi Pemerintah Kota Medan terkait dana SiLPA yang sangat jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” kata Syaiful.
Disampaikannya, menurut laporan keuangan anggaran tahun 2023, Dana SiLPA APBD Kota Medan sebesar Rp68,680 miliar.
Fraksi PKS mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Medan, apa yang menjadi langkah dan konsentrasi Pemerintah Kota Medan dalam menurunkan dana SiLPA dari tahun-tahun sebelumnya. “Mohon penjelasannya,” tanya Syaiful.
Kemudian Fraksi PKS menyoroti pada laporan keuangan pendapatan retribusi daerah T.A 2023 sebesar Rp155,490 miliar (47,13 persen).
Fraksi PKS mempertanyakan terkait pengerjaan kolam retensi USU yang sampai saat ini belum selesai, padahal ditargetkan selesai di T.A 2023 ini. “Kami mempertanyakan bagaimana realisasi dan kendala terhadap hal tersebut. Mohon penjelasannya,” tanyanya.
Selanjutnya Fraksi PKS mempertanyakan terkait belanja bantuan sosial yang terealisasi Rp72,337 miliar (85,92 persen), pihaknya melihat di lapangan masih banyak yang belum menerima bantuan tersebut.
“Mengapa realisasi belanja bantuan sosial ini belum optimal, apa yang menjadi kendala? Mohon penjelasannya,” ungkapnya.
Fraksi PKS juga menyoroti, dari laporan keuangan adanya penurunan pendapatan BLUD pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu pada tahun 2023 realisasinya Rp79,745 miliar sedangkan pada tahun 2022 realisasinya Rp83,030 miliar.
“Apa yang menjadi penyebab penurunan pendapatan BLUD ini dan bagaimana proyeksi selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan BLUD? Mohon penjelasannya,” tanya Syaiful.
Mengenai laporan keuangan, Fraksi PKS menyoroti adanya penurunan terhadap pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu pada tahun 2023 realisasinya Rp15,934 miliar sedangkan pada tahun 2022 realisasinya Rp17,667 miliar.
“Apa yang menjadi penyebab penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini dan bagaimana proyeksi selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” kembali Syaiful mempertanyakan.
Fraksi PKS mempertanyakan terkait rendahnya realisasi anggaran tahun 2023 pada belanja jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar Rp683,514 miliar dari anggaran Rp1,004 triliun.
“Apa yang menjadi kendala? Kami berharap adanya perencanaan anggaran yang komprehensif untuk menghindari realisasi yang rendah. Dan apa yang menjadi proyeksi ke depannya. Mohon penjelasannya,” ujarnya.
Selanjutnya Fraksi PKS mempertanyakan langkah-langkah apa yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan peningkatan PAD melalui PUD Pembangunan Kota Medan, PUD Rumah Potong Hewan Kota Medan, dan PUD Pasar Kota Medan.
“Mengingat pada tahun 2023 dan sebelumnya, PUD ini ada yang memberikan pendapatan yang sangat kecil dan ada yang tidak memberikan pendapatan sama sekali,” tambah Syaiful.
Yang terakhir menjadi sorotan Fraksi PKS adalah, pihaknya melihat masih ada pokir-pokir DPRD Kota Medan yang telah diusulkan tapi belum terealisasi. “Mohon penjelasannya,” tandasnya.(wol/mrz/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post