MEDAN, Waspada.co.id – Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyatakan, pemerintahan Joko Widodo gagal dalam menjalankan amanat Reformasi 1998 selama lima tahun di periode kedua dalam memegang pemerintahan.
Badia Sitorus yang juga mantan Ketua DPC GMNI Kota Medan periode 2007-2011 menilai beragam kasus penegakan hukum, korupsi, ketimpangan sosial, dan pengendalian kemiskinan dan pengangguran seolah mangkrak dan tidak diselesaikan secara tuntas.
“Bahwa amanat reformasi bertujuan untuk menegakkan, memastikan hak manusia hidup sejahtera, dan di masa Jokowi hal itu semakin jauh dari harapan,” pungkas Badia Sitorus, dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8).
Badia sitorus menyinggung perihal, pengkhianatan terjadi melalui fenomena revisi beberapa undang-undang yang berindikasi pada kembalinya otoritarianisme di Indonesia. Akibatnya, nasib demokrasi berada di ujung tanduk.
Dia memberikan contoh, pemerintah bersama dengan DPR justru melakukan pembahasan terkait dengan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, Pilkada yang isinya jauh dari semangat reformasi, demokratisasi, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Hal ini justru menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih untuk kembali kepada watak Orde Baru ketimbang menjalankan cita-cita reformasi secara utuh,” tegas Badia
Pada saat yang sama, dia mengatakan angka pertumbuhan ekonomi stagnan hanya lima persen. “Angka kemiskinan bertambah, bahkan ada 9,9 juta anak gen z pengangguran. Ini kan persoalan yang sangat serius,” pungkasnya.
“Kemiskinan dan pengangguran hampir tidak bisa di dikontrol oleh kekuasaan,” ucap Badia.
Dia juga menyinggung soal perihal Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang semakin vulgar.
“Nafsu Jokowi tidak bisa di biarkan harus di hempang bahkan dihentikan agar keberlangsungan demokrasi, mensejahterakan dan memakmurkan Rakyat Indonesia dapat tercapai dalam rangka menyambut Indonesia emas 2045,” tutup Badia Sitorus, mantan aktivis GMNI Kota Medan. (wol/rls/ags)
Discussion about this post