MEDAN, Waspada.co.id – Kabupaten Nias Barat menjadi satu-satunya daerah yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Sisanya 32-33 Kabupaten/Kota jadi daerah kerawanan sedang.
Demikian disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipatif Masyarakat, Bawaslu Sumatera Utara (Sumut), Suhadi Sukendar pada peluncuran Peta Kerawanan Pemilu 2024 Sumatera Utara di Hotel Karibia, Kamis (19/9).
Peta kerawanan ini, kata Suhadi meliputi beberapa dimensi seperti dimensi sosial politik, pencalonan, kampanye dan pungut hitung. Dari berbagai dimensi tersebut, terdapat satu daerah di Sumut yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi.
“Pada dimensi sosial politik salah satu daerah di Sumatera Utara yaitu Nias Barat masuk dalam kategori kerawanan tinggi. Pada level Nasional, Provinsi Sumatera Utara masuk dalam kategori kerawanan Sedang pada Pemilu 2024,” kata Suhadi.
Suhadi mengatakan, indikator yang membuat Nias Barat masuk dalam kategori kerawanan tinggi pada dimensi sosial politik, didasarkan pada berbagai analisis kejadian pada pemilu sebelumnya termasuk beberapa kajian data di internal Bawaslu.
Sehingga, kata Suhadi, Bawaslu Nias Barat harus bekerja keras untuk melakukan antisipasi terhadap peta kerawanan tersebut.
“Tentu saja dengan membangun kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan misalnya dengan program kampung pengawasan hingga pelibatan masyarakat seperti kader Sekolah Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P),” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumut Aswin Diapari Lubis mengatakan peluncuran peta kerawanan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam melakukan pencegahan terhadap potensi persoalan dalam pelaksanaan pemilihan umum.
“Hasil pemetaan ini akan menjadi alat bagi jajaran Bawaslu Sumut untuk membuat program pengawasan. Pemetaan ini menjadi pembaharuan dari kerawanan pada indeks kerawanan 2024 yang disusun oleh Bawaslu mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” kata Aswin.
Aswin menyatakan, pemetaan kerawanan Pilkada 2024 ini berfokus pada tahapan pencalonan, kampanye hingga pungut hitung dan dinamika sosial politik.
“Tinggi rendahnya indeks kerawanan pemilu bukanlah menjadi alat untuk mendiskriminasi daerah terkait kerawanan,” pungkasnya. (wol/man/d1)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post