GUNUNGTUA, Waspada.co.id – Ketua Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Paluta, Dewi Sartika Siregar, sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Paluta dalam hal ini Dinas Kesehatan yang terkesan lamban dalam kasus penanganan gizi buruk dan busung lapar yang terjadi di Paluta belum lama ini hingga menimbulkan kematian terhadap salah satu anak bernama Ariel Halomoan Harahap yang tinggal di Lingkungan II sekitaran Pasar Gunung Tua.
Dikatakan bahwa, Pememkab Paluta dan Dinas Kesehatan dianggap lalai mendukung program pemerintah pusat sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap Ariel Halomoan Harahap untuk dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Medan dikarenakan terkendala tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan.
“Setelah kejadian itu, kita bersama teman-teman wartawan coba komunikasi ke Dinas Kesehatan Paluta terkait hal tersebut, tapi Kadis Kesehatan seolah tidak mau bertemu dan malah kabur ketika mau dikonfirmasi sehingga menjadi tanda tanya kepada kita. Mengapa harus kabur?,” ungkapnya kepada Waspada Online, Senin (4/11).
Dewi Sartika Siregar menambahkan, kedatangannya bersama kawan-kawan media ke kantor Dinas Kesehatan Paluta hanya untuk mempertanyakan, mengapa seorang kepala dinas tidak bisa membuat suatu kebijakan agar Ariel Halomoan Harahap bisa dirujuk ke Medan. Selain itu, pihaknya juga mau mempertanyakan terkait dana gizi yang dialokasikan ke semua puskesmas yang ada di Paluta.
“Saat kita datang, ajudan kadis berkata bahwa kadis sedang ada tamu dari Bank Sumut dan kita disuruh menunggu dan kita juga disuguhkan minuman. Namun setelah orang Bank Sumut keluar dari ruangan kadis, eh kadisnya juga ikut lenyap entah kemana,” katanya menjelaskan.
Lebih lanjut dijelaskan Dewi Sartika Siregar, BPJS Kesehatan dibentuk pemerintah, salah satunya untuk azas kemanusiaan dan tidak ada fasilitas negara ini untuk mempersulit kepentingan masyarakat. Apalagi itu sudah menyangkut nyawa seseorang.
Dewi Satika Siregar berjanji akan mempelajari penganggaran dana gizi di seluruh puskesmas serta BPJS dan akan melaporkannya kepada pihak penegak hukum karena JPKP tak mau permasalahan rakyat miskin menjadi ajang permainkan di Kabupaten Paluta. (wol/bon/d1)
Editor: Rizki Palepi
Discussion about this post