LANGSA, Waspada.co.id – Program nikah gratis yang jadi salah satu rencana pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Jeffry Sentana-Haikal ramai dikritisi para pasangan calon (Paslon) lain. Sebab beberapa Paslon menilai program tersebut tak relevan dan terkesan mengada-ngada.
Materi ini berawal dari pertanyaan yang dilontarkan Paslon nomor urut 4 berkaitan dengan program nikah gratis.
“Saya tertarik dengan program nikah gratis, coba dijelaskan bagaimana itu, dan untuk apa fungsi pendopo,” tanya Anto, saat acara debat publik yang diselenggarakan Komisi Independen Pemilihan (KIP), di aula Vitra TM Bahrum, Senin (18/11).
Program itu juga direspon Paslon nomor urut 5 yang menilai program nikah gratis menjerumuskan.
“Saya juga mendengar soal visi misi itu, yang kabarnya akan nikah gratis di pendopo. Artinya kita memakai anggaran dari negara untuk mahar orang nikah? Insya Allah bulan depan mereka cerai,” celetuk Fadlun.
Ditambahkan oleh calon Wali Kota nomor urut 1 Said Madum Majid. Dia mengatakan, syarat nikah kan ada tiga, mahar, ijab qabul dan ada saksi. Kalau untuk tempat, menurutnya dimana pun boleh, termasuk di gedung ini.
“Namun kalau nikah gratis ditempatkan di pendopo, saya rasa kurang pas lah. Pendopo itu kan bangunan kebanggaan pemerintah, nanti repot kita kalau ramai-ramai orang nikah di ditu,” ujarnya.
Menanggapi ‘serangan’ tersebut, Jeffry Sentana merasa kalau pertanyaan itu ditujukan kepadanya. Lantas ia pun merespon dan menilai rivalnya panik dengan program ini.
Nikah gratis ini, sebut Jeffry, adalah program untuk melindungi marwah calon pengantin pria dan wanita yang ingin menikah namun terkendala dengan finansial.
“Jadi dalam program ini kami yang menanggung mahar dan resepsinya agar terbantu keluarga tersebut. Mungkin bapak ibu kurang peka, sebab sepanjang perjalanan kampanye kami, sudah ada 22 pasangan yang mau ikut program nikah gratis,” beber Jeffry, sembari menyinggung soal turunnya tingkat ekonomi dan daya beli yang rusak.
Pernyataan Jeffry sontak dikritisi tajam oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 3, Maimul Mahdi-Nurzahri.
“Tadi juga sudah dijelaskan oleh salah satu Paslon terkait apa saja syarat nikah. Kalau memang sanggup menggunakan uang pribadi ya silakan. Namun yang jadi pertanyaan saya, kalau nikah gratis ini menggunakan anggaran APBK cantolannya dimana? Apalagi sekarang memakai sistem Surat Perintah Pejalanan Dinas (SPPD),” ujar Maimul Mahdi.
Senada, Nurzahri menambahkan bahwa persoalan utama bukan tidak mampu menikah, tapi kepala keluarga belum punya pendapatan. Menurutnya, itu inti dari persoalan. Sehingga kalau dinikahkan secara gratis, mungkin mereka besoknya bisa cerai karena kepala keluarga belum punya penghasilan.
“Yang harus kita selesaikan adalah persolaan utamanya. Jadi orang-orang yang sudah cukup usia untuk menikah itu yang kita bantu dengan cara memberikan pekerjaan agar punya pendapatan. Kalau sudah punya penghasilan, dia akan kawin sendiri,” cetusnya.
Nurzahri menambahkan, jangan sampai kejadian, orang-orang yang difasilitasi nikah gratis, begitu hari ini dibantu untuk menikah tapi besoknya dia cerai, dan hal serupa terjadi berulang-ulang. “Akhirnya apa yang terjadi, bisa-bisa Langsa ini menjadi kota janda,” tukasnya. (wol/rid/d2)
Editor: Rizki Palepi
Discussion about this post