MEDAN, Waspada.co.id – Kisah bencana banjir saat pemilihan kepala daerah 2024 di Sumatera Utara khususnya kota Medan pada Rabu (27/11) lalu, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih masih meninggalkan sejumlah kesan buruk terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.
Terkini bahkan terkuak pengakuan mengejutkan dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Sumut.
Petugas BMKG Sumut, Sri Wahyuni ST mengungkapkan jika pihaknya telah melakukan sosialisasi yang masif dengan memanggil para stakeholder termasuk gubernur dan juga KPU terkait tingginya curah hujan pada Oktober hingga Desember 2024.
“BMKG sudah merilis ke media-media pada Oktober. Kita juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder baik gubernur bahkan KPU terkait puncak musim hujan pada Oktober, November hingga Desember,” ujar Sri Wahyuni saat menjawab pertanyaan mahasiswa ketika dirinya menjadi pembicara di acara Forum Grup Discussi (FGD) di Medan, Jumat (13/12) siang.
Saat itu Sandi perwakilan mahasiswa menyinggung keberadaan BMKG dan juga BPBD yang dinilai tak memiliki kajian hingga banjir yang terjadi pada 27 November 2024 berdampak terhadap sosial, ekonomi hingga politik.
“27 November puncak air tinggi. DPT Kota Medan itu 1,7 juta tapi yang milih hanya 600 ribu. BMKG, BPBD ada gak kajian kesana jika 27 November akan ada banjir besar sehingga membuat partisipasi pemilih bisa rendah,” ungkapnya.
Sri Wahyuni menimpali jika dirinya menyayangkan terkait aba-aba yang telah mereka keluarkan secara resmi.
“Kita gak bilang akan ada bencana hidrometerologi ya. Tapi seharusnya dengan peringatan kita, mereka semua stake holder, baik gubernur termasuk KPU bisa mengantisipasinya,” ucapnya.
FGD dengan tema Menyikapi Kesiapan Masyarakat Menghadapi Bencana Hidrometerologi tersebut diinisiasi oleh KOGANA dan FDRSU turut menghadirkan pembiara lain yakni Kabid BPBDSU, Sri Wahyuni Pancasilawati dan juga anggota DPRDSU, Ahmad Darwis. (wol/pel/d2)
Discussion about this post