JAKARTA, Waspada.co.id – Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, mengatakan program makan siang gratis perlu dipersiapkan dengan baik terutama pada aspek anggaran.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia perlu merencanakan dengan matang mengenai bentuk dan sasaran program tersebut. Tidak lupa memperhatikan keandalan sumber daya yang dimiliki.
“Sangat tergantung pada program mana yang akan diimplementasikan dan bagaimana bentuknya. Semua rencana harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” kata Satu Kahkonen saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Ekonomi, Selasa (27/2).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan batas defisit fiskal sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) seperti diatur dalam perundang-undangan. Selain itu stabilitas makro dan fiskal juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.
“Yang jelas, kami berharap Indonesia dapat menjaga batas defisit fiskal 3% dari PDB yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dan juga menjaga stabilitas makro dan fiskal,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Satu Kahkonen membeberkan ramalan ekonomi Indonesia yang sempat diproyeksikan Bank Dunia tumbuh 4,9% pada tahun 2024. Menurutnya, proyeksi tersebut bisa saja berubah, mengingat saat ini masih berada di awal tahun.
“Kami telah memperbaharui proyeksi ekonomi Indonesia saat ini. Kami memproyeksikan perlambatan ekonomi Indonesia yang sangat tipis dari (sebelumnya) 5% menjadi 4,9%. Pada tahun kalender ini, kita masih berada di awal tahun dan proyeksi tersebut bisa saja berubah,” ujarnya.
Ia menilai, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih terus tumbuh dengan baik. Ia juga memuji pengelolaan fiskal dan ekonomi makro Indonesia cukup baik.
“Kami sangat menantikan hal tersebut terus berlanjut karena itu adalah kekuatan indonesia dan itu telah membuat Indonesia memiliki titik terang di dunia,” tutupnya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berada di rentang 2,45%-2,8% terhadap PDB, lebih besar dari angka di 2024, 2,29%.
Sri Mulyani menyebut defisit ini sudah memperhitungkan seluruh kebutuhan dan komitmen Kementerian/ Lembaga (K/L). “Semuanya sudah harus masuk di situ, tidak ada yang on top. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan Kementerian/Lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada,” kata dia di Istana Negara, Senin lalu. (wol/bloomberg/pel/d1)
Discussion about this post