SINABANG, Waspada.co.id – Polemik defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue tampaknya memasuki babak baru.
Sejumlah kalangan di kabupaten kepulauan itu mulai angkat suara meminta lembaga auditor seperti, APIP Inspektorat, BPKP hingga BPK RI ‘turun gunung’ melakukan audit secara komprehesif terhadap APBK-P Simeulue tahun anggaran 2024.
Bukan tanpa alasan, pasalnya, buntut defisit anggaran yang ditengarai karena tak rasionalnya asumsi pendapatan yang diestimasikan Pemerintah Kabupaten Simeulue dibarengi adanya dugaan penambahan kegiatan pengadaan dan fisik pada APBK Perubahan 2024 disinyalir telah berimbas terhadap beban keuangan daerah.
Kondisi ini lantas memantik reaksi berbagai kalangan, termasuk aktivis dan tokoh masyrakat setempat, di antaranya datang dari Koordinator Aliansi Mahasiswa Masyarakat dan Buruh (AMARAH), Isra Fuadi. Ia mengendus potensi penyimpangan dalam proses perencanaan anggaran Pemerintah Simeulue yang tak proporsional.
Karena itu, untuk mengurai ‘benang merah’ di balik sengkarut defisit, mantan Ketua IPPELMAS yang juga Alumini Fakultas Hukum IAIN Ar-Raniry ini meminta atensi BPK RI hingga supervisi Aparat Penegak hukum (APH).
Menurutnya, audit BPK RI dinilai penting guna memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah polemik serupa di masa depan.
“Kita ingin pengelolaan keuangan pemerintah berjalan dengan primsip transparasi dan akuntabilitas, jadi, atensi BPK RI dan supervisi APH tentu diharapkan agar persoalan defisit ini terang benderang,” ujar Isra.
Teranyar, mantan Pj Bupati Simeulue Ahmadliyah pun turut angkat suara. Dalam penegasannya sebagaimana diwartakan sejumlah media, ia juga meminta serta mendorong lembaga auditor seperti APIP Inspektorat, BPKP hingga BPK RI mengaudit APBK-P Simeulue tahun anggaran 2024.
Permintaan tersebut diutarakan mantan orang nomor satu di Simeulue itu, menyusul munculnya tudingan yang mengaitkan ihwal defisit terjadi di masa ia menjabat. Tudingan tersebut dinilai tak logis dan terkesan hanya mencari ‘kambing hitam’.
Begitu pun saat dikonfirmasi melalui telpon seluler, Kamis (16/1), Ahmadliyah membenarkan statement-nya itu.
“Ya, agar persoalan defisit ini tidak menimbulkan fitnah dan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat, kita dorong lembaga pengawas pemerintah segera melakukan audit APBK-P tahun 2024,” tegas Ahmadliyah. (wol/ind/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post