Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu Pastikan Demo Tolak Pj Gubernur Bukan ‘Orderan’

MEDAN, Waspada.co.id – Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu (AMSUB) sangat menyayangkan adanya pemberitaan salah satu media online yang mecoba menyesatkan opini publik terkait unjuk rasa penolakan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni.

Dalam narasi yang disampaikan unjuk rasa penolakan Pj Gubernur Sumut yang berlangsung, Selasa (25/6) di Kantor Gubernur Sumut diduga didanai oleh Kadis Pendidikan Sumut Abdul Haris Lubis.

Koordinator AMSUB Irwandi Pratama Sembiring mengatakan, unjuk rasa yang mereka lakukan murni karena keresahan masyarakat terhadap kondisi dan suasana politik saat ini.

Menurutnya, sangat salah apabila ada media yang memberitakan aksi ini didanai seseorang.

“Pertama kita menilai ini sangat keliru beritanya, kita duga ada orang yang mencoba menembak di atas kuda memanfaatkan aksi kita ini,” kata Irwandi, saat ditemui, di Medan, Rabu (26/6).

Kedua, kata Irwandi, tuntutan yang mereka sampaikan mengenai Pj Gubernur Sumut yang sarat akan kepentingan politik, tidak ada menyebutkan nama salah satu Bacalon yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2024.

“Tapi Abel Sirait (Direktur Eksekutif Indonesia) mencoba menarasikan bahwa kami menyebutkan nama Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam aksi itu. Tentu ini sangat merugikan kami, dan ini sungguh opini yang sangat menyesatkan masyarakat,” ujarnya.

“Kami juga menduga mereka ini mungkin adalah orang yang sakit hati kepada Kadis Pendidikan, mungkin saja tidak dapat jatah proyek, karena sepengetahuan kita, media dan LSM ini berkolaborasi minta-minta jatah proyek,” sambungnya.

Selain itu, Irwandi mengatakan, pihaknya juga berencana akan melaporkan pemberitaan itu ke Dewan Pers diduga sudah melanggar undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalis. Apalagi, kata Irwandi, mereka tidak ada dikonfirmasi mengenai aksi tersebut.

“Harusnya kita diberi ruang dong, agar beritanya berimbang, kami juga nanti akan minta Dewan Pers menegur media tersebut, bila perlu mencabut verifikasi faktualnya,” pungkasnya. (wol/man/d2)

Editor AGUS UTAMA