SINABANG, Waspada.co.id – Belum genap satu semester menduduki posisi sebagai Pj Bupati Simeulue, pemerintahan Pj Teuku Reza Fahlevi belakangan ini kembali menuai perbincangan.
Itu bukan karena gaya kepemimpinannya yang terlihat elegan, tegas dan berwibawa, namun lantaran selama dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Simeulue kerap muncul berbagai kebijakan yang terkesan tak populis.
Lihat saja, mulai dari donasi Rp100 ribu yang dirogoh dari kocek ASN untuk HUT Simeulue Oktober 2024 lalu, hingga pencopotan Camat Teupah Selatan karena ditengarai tak mengeluarkan rekomendasi ke PT Raja Marga.
Nah, kali ini pemerintahanya disorot lantaran terkuaknya kabar tak sedap tentang keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Pasalnya, menjelang enam bulan ia menduduki kursi bupati di kabupaten kepulauan Aceh itu, Simeulue mengalami defisit anggaran yang terbilang cukup fantastis, yakni sekira Rp42 miliiar.
Alhasil, berbagai kegiatan belanja daerah yang mestinya tertampung pada anggaran tahun 2024, terpaksa pembiayaannya dialokasikan tahun 2025. Termasuk pembayaran kegiatan fisik pembangunan proyek pemerintah yang bikin kontraktor ‘elus dada’.
Kondisi miris tersebut, sontak memantik reaksi berbagai kalangan. Di antaranya datang dari Koordinator Aliansi Mahasiswa Rakyat dan Buruh (AMARAH), Isra Fuaddi.
Dalam keterangan persnya, ia mengaku prihatin. Bukan tanpa alasan, kata Isra, lantaran bengkaknya jumlah defisit telah berdampak pada siklus ekonomi masyarakat Simeulue.
Ia menilai Pemerintah Simeulue tak proporsional menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan yang mengakibatkan kas daerah ‘terjun bebas’.
Dugaanya, salah satu pemicu defisit diduga karena adanya sejumlah kegiatan proyek fisik. Ia pun mengendus adanya aroma ‘tak sedap’ yang dilakoni untuk mengais fulus yang dikemas dengan apik.
“Dugaan saya seperti itu. Belanja dearah diporsir penambahannya untuk kegiatan proyek fisik dan boleh jadi karena ada permainan kepentingan.” ujar Isra, Jumat (3/1) kemarin.
Prihatin atas situasi keuangan Pemkab Simeulue pasca defisit, timpal Alumni Fakultas Hukum Universitas Ar-Raniry yang juga mantan Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simeulue (IPPELMAS) ini, pihaknya meminta atensi dan supervisi khususnya BPK RI Perwakilan Aceh dan aparat penegak hukum.
“Ya. Bukan tidak mungkin, kita nantinya akan desak BPK hingga APH melirik soal anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue agar jelas dan terang benderang. Dan perlu diingat, Ini bukan tendesi, tapi murni berangkat dari keprihatinan kita terhadap Simeulue,” tandasnya.
Terpisah, Ketua DPRK Simeulue Rasmanudin H. Rahamin yang dimintai tanggapan sejumlah wartawan, mengaku belum mengetahui kebenaran soal defisit anggaran Pemkab Simeulue.
Pasalnya, hingga berita ini diterbitkan, lembaganya belum menerima laporan atau penjelasan resmi dari Pemkab terkait.
Kendati begitu, ia tak menampik polemik sorotan publik soal anggaran dipicu musabab defisit yang saat ini terus menyeruak di berbagai ruang publik, khususnya di sosial media. Namun ia meminta wartawan untuk bersabar.
“Kami belum tahu kebenarannya, karena belum ada laporan. Namun, dalam waktu dekat ini kami akan panggil Tim TAPK. Apa benar kabar ini, berapa jumlah dan apa penyebab defisit,” kata Rasmanudin.
Selesai di sini? Tunggu dulu, pewarta Waspada Online bersama sejumlah wartawan, Sabtu (4/1) sore, lantas menyambangi Pj Bupati Simeulue Teuku Reza Fahlevi di pendopo dinas setempat.
Dalam wawancara bersama awak media, Pj Reza tak menyangkal perihal defisit anggaran Simeulue. Namun ia menjelaskan penyebabnya, pada awal dirinya menjabat telah terjadi kekurangan anggaran belanja daerah Simeulue sebanyak Rp87 miliiar.
Lalu, setelah dirasionalisasikan sebut Reza, jumlahnya sekitar berkurang menjadi Rp42 miliar.
Dia pun mengaku memang ada penambahan kegiatan proyek fisik, namun Pj Reza Fahlevi membantah penambahan kegiatan tadi menjadi penyebab meningkatnya angka defisit.
Begitu pun, kegiatan fisik, dirincikan tidak terlalu besar dan peruntukannya untuk kepentingan Simeulue bukan ‘diakali’ untuk mengais keuntungan rupiah.
Karena itu, ia membantah jika ada isu yang menyebut dirinya bermain di balik proyek pengadaan barang dan jasa.
“Kalau cuma isu tidak masalah, silakan. Yang jelas itu tidak benar. Mana proyek saya, coba tunjukan. Kalau ada yang menuduh, saya tuntut karena pencemaran nama baik,” ujar Reza.
Dirinya pun mengklaim polemik defisit yang terjadi bukan sepenuhnya berasal kepemimpinanya. Ia justru, menyebut dirinya bak ‘penyelamat’ yang menyelesaikan persoalan beban daerah tahun 2024, serta memastikan utang belanja tadi akan direalisasikan melalui APBK murni 2025.
“Yang pasti, semua utang ini akan kita realisasikan pada Januari (2025) ini atau paling lambat Maret. Dan tidak menjadi beban bupati definitif,” ucapnya lagi.
Ditanyai sumber anggaran untuk menalangi defisit katanya, melalui rasionalisasi Tukin PNS, SPPD hingga gaji Tenaga Kontrak sesuai dengan kemampuan daerah.
Kebijakan tersebut, imbuhnya, tak mesti mendapat persetujuan dari lembaga DPRK. Sebab, ia merasa memiliki kewenangan selaku penjabat kepala daerah.
“Pembiayaan sudah dianggarkan pada APBK murni 2025. Soal dari mana uangnya, itu kewenangan saya,” tandasnya.
Lepas dari itu semua, faktanya permaslahan defisit anggaran Pemkab Simeulue saat itu terus bergulir dan menjadi perhatian masyarakat luas. (wol/ind)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post