MEDAN, Waspada.co.id – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI dan Bawaslu Sumatera Utara (Sumut) menggelar ‘Ngabuburit Pengawasan’ sekaligus buka puasa bersama dengan berbagai elemen masyarakat.
Kegiatan Ngabuburit Pengawasan ini, mengusung tema ‘Kolaborasi Pengawasan Bersama Masyarakat di Bulan Ramadhan 1445 Hijriah’ dan berlangsung, di Griya Hotel, Jalan Amir Hamzah, Rabu (27/3).
Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Anggota Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang dan Praktisi Kepemiluan, Nazir Salim Manik.
Komisioner Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang, mengharapkan adanya kolaborasi pengawasan bersama masyarakat, untuk bersama-sama melakukan pengawasan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, terkhusus di Sumut.
“Pentingnya, pengawasan partisipatif Bawaslu mengundang seluruh elemen masyarakat, untuk berperan aktif dalam pengawasan disetiap tahapan Pemilu ataupun Pilkada, sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, pasal 448 ayat 3,” kata Suhadi.
Menurut Suhadi, bentuk partisipasi masyarakat adalah, tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Tidak menggangu proses penyelenggaraan tahapan pemilu.
Kemudian, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, secara luas dan mendorong terwujudnya, suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang damai, aman, tertib dan lancar.
“Selama tahapan Pemilu 2024, kami banyak menerima masukan dari stekholder. Termasuk dari teman-teman media,” jelasnya.
Suhadi mengatakan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 ini. Sangat diperlukan kontribusi masyarakat ikut serta dalam pengawasan bersama.
“Semoga kita diberikan kesehatan sama yang Maha Kuasa, sehingga pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bisa bersama-sama kita melakukan pengawasan,” ucapnya.
Suhadi menambahkan apa disampaikan oleh stekholder merupakan kontrol sosial. Semoga semakin aktif bersama dengan Bawaslu memberikan masukan pada pengawasan Pilkada serentak tahun ini.
“Kemudian, juga bersama-sama melakukan inovasi pengawasan kedepannya. Terima kasih untuk semuanya,” ujar Suhadi.
Sementara itu, Praktisi Kepemiluan, Nazir Salim Manik, menjelaskan bahwa pengawasan pada Pemilu 2024, perlu dilakukan evaluasi untuk membawa Bawaslu lebih baik lagi kedepan dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan di Pilkada 2024.
“Dalam hal ini Bawaslu maupun KPU yang tidak menjalankan tugas dan menjaga marwah kewenangannya dalam menjaga agar Pemilu berjalan dengan baik,” kata Nazir.
Salim menjelaskan banyak problem ditemukan pada Pemilu 2024, terkait isu berpindah suara pemilih baik di internal partai politik maupun antar partai politik menjadi salah satu persoalan yang banyak mencuat selama proses rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilu 2024.
Ia mengatakan bahwa suara yang memprotes adanya indikasi perpindahan suara tersebut selalu mewarnai proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan mulai dari tingkat KPPS hingga ke tingkat KPU.
Ironisnya, hal yang terlihat dari kondisi ini adalah rendahnya pemahaman partai politik dalam hal ini saksi partai mereka dalam memaknai setiap suara yang harus diposisikan pada tempatnya.
“Saat ada yang memprotes soal indikasi perpindahan suara antar caleg pada satu partai. Maka saksinya menyatakan keberatan sambil mengatakan bahwa ini urusan internal kami, biar kami yang menyelesaikan. Ini adalah sebuah kekeliruah besar,” jelasnya. (wol/man/d1)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post