PADANG SIDIMPUAN, Waspada.co.id -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut sudah menetapkan tema debat publik kedua, yakni Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan.
Debat kedua ini akan Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Kota Medan, Rabu (6/11) malam. Menyikapi hadapi debat tersebut, Calon Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi mengatakan tidak ada persiapan khusus.
Edy Rahmayadi bersama Calon Wakil Gubernur Sumut, Hasan Basri Sagala, mengatakan akan mempaparkan gagasan dan program-program sesuai tema tersebut.
“Saya tidak pernah mempersiapkan debat, karena debat ini memaparkan visi dan misi, untuk kedepannya saya menjadi Gubernur,” kata Edy Rahmayadi kepada wartawan di Kota Padangsidimpuan, Senin (4/11).
Gubernur Sumut periode 2018-2023 ini mengatakan sudah menjalani kampanye sekitar satu bulan lebih, dengan berkeliling Kabupaten/Kota di Sumut, hingga masuk ke pelosok desa untuk mendengar keluhan hingga aspirasi masyarakat.
“Kampanye bagian dari demokrasi, kampanye untuk rakyat dapat memilih pemimpin terbaik,” sebutnya.
Mantan Pangkostrad ini mengatakan
banyak menerima masukan dan saran dari tokoh masyarakat, tokoh agama hingga kaum milenial, dalam pembangunan Sumut kedepannya. Bila nanti terpilih menjadi Gubernur Sumut untuk periode kedua.
“Omongan kosong untuk dipilih rakyat tanpa berkampanye,” sebutnya.
Selain tema tersebut, KPU Sumut juga menetapkan subtema debat publik kedua, yakni memajukan daerah dengan isu peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas daerah atau konektivitas sistem transportasi publik, ketersediaan akses Internet di daerah-daerah.
Kemudian, peningkatan investasi daerah atau penanaman modal, penciptaan lapangan pekerjaan, penguatan sektor pariwisata. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Subtema yang lainnya, yakni menyelesaikan persoalan daerah, dengan isu degradasi lingkungan hidup dan bencana alam atau banjir, tanah, longsor, pengelolaan persampahan, pencemaran air, tanah dan udara, ketersediaan air bersih, industrialisasi dan amdal.
Selanjutnya, konflik pertanahan, konflik pertambangan, alih fungsi lahan, dan eksploitasi hutan, persoalan wilayah perbatasan antara pemerintah daerah.
Terakhir, ketahanan pangan dan energi, inovasi teknologi pembangunan daerah dan percepatan desa mandiri. (wol/man/d2)
Discussion about this post