MEDAN, Waspada.co.id – Pengusaha dan tokoh masyarakat Benny Tomasoa mengingatkan pentingnya sikap bijak dari pemerintah dalam menyikapi keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia. Menurutnya, ormas adalah bagian dari demokrasi dan wadah aspirasi rakyat yang perlu dihormati selama tidak melanggar hukum.
“Keberadaan ormas sejatinya memperkaya dinamika sosial dan menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Namun, tentu saja harus ada aturan yang jelas dan ditegakkan secara adil,” ujar pria yang akrab disapa Bento saat ditemui di Medan, Sabtu (5/4).
Ia menilai bahwa pembubaran ormas secara sepihak atau tanpa proses hukum yang transparan justru bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap negara. “Kita bukan negara otoriter. Setiap ormas punya hak untuk hidup selama tidak menabrak konstitusi,” tambahnya.
Benny juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan ormas, terutama yang memiliki basis massa besar. Menurutnya, pendekatan represif seringkali kontra-produktif dan justru memperlebar jurang perpecahan sosial.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa ormas juga harus bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya.
“Tidak bisa sembarangan mengatasnamakan rakyat lalu bertindak seenaknya. Semua harus patuh pada aturan,” tegas pria yang juga Pengurus Pusat GRIB Jaya dan Ketua LSM Mata & Telinga Merah Putih, yang merupakan eks Relawan Prabowo-Gibran.
“Kami selaku eks relawan Prabowo-Gibran, akan terus mengawal pemerintahan ini. Semoga ke depan Indonesia dapat lebih baik lagi,” tambahnya.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan publik terkait pembubaran beberapa ormas dalam beberapa tahun terakhir, yang dinilai sejumlah pihak sarat muatan politis.
Dengan tegas, Benny Tomasoa mengajak semua pihak menjaga iklim demokrasi yang sehat. “Kebebasan berpendapat harus dijaga, tapi tetap dalam bingkai hukum dan etika,” pungkasnya. (wol/ari/d2)
Discussion about this post