MEDAN, Waspada.co.id – Sekolah Kebangsaan Pemuda Indonesia (SKPI) kembali menggelar dialog ‘Bincang Bintang’ sesi 2 yang mengambil tema ‘Pilkada Medan Miskin Narasi’ dengan menghadirkan calon walikota Medan, Prof Dr dr. Ridha Dharmajaya Sp.BS (K).
Dialog yang dipandu jurnalis senior, Jonris Purba itu berlangsung di Ketapang Rumah Kopi, Selasa (6/8) malam tadi.
Di sela dialog tersebut, Ketua GMKI Kota Medan, Wendy Sembiring yang hadir sebagai salah satu narasumber mengatakan jika Medan saat ini membutuhkan pemimpin yang taat konstitusi dan diharapkan bisa direalisasasikan oleh salah satu kandidat, Prof Ridha Dharmajaya.
“Tadi kita mengikuti diskusi dari SKPI dengan judul tema yang diangkat Pilkada Medan miskin narasi. Berbicara bakal calon yang sudah mendeklarasikan ada Prof Ridha tadi. Jalannya diskusi ini, kita sepakat bahwa perlu ada ide seperti ini untuk menghasilkan alternatif atau bahkan ide-ide untuk Medan ke depannya seperti apa,” tuturnya.
Secara pribadi dirinya menilai banyak harapan masayarakat sebagai evaluasi dari kampanye-kampanye sebelumnya oleh pemerintah saat ini masih kurang puas terutama masalah lapangan pekerjaan, kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan.
“Kalau bisa kita simpulkan ini adalah amanat dari UU 1945. Ini menandakan Ke depannya kota Medan butuh pemimpin yang taat konstitusi. Harapan kami dari diskusi ini Prof Ridha bisa menjadi pemimpin yang diharapkan dan bisa menjadi pemimpin yang taat dengan konstitusi,” ungkapnya.
Wendy juga mengakun tertarik ketika Prof Ridha mengenalkan latar belakangnya sebagai dokter bagian dalam yakni syaraf.
“Prof Ridha menyampaikan filosofi bahwa segala masalah itu harus dicari akar permasalahannya karena dari filosofi dokter syaraf ada bagian tubuh yang sakit harus dicari titik sakitnya di mana. Bahwa kota Medan ini banyak permasalahan harus dicari akar permasalahnnya. Harapannya dengan adanya Prof Ridha, bisa menjadikan Medan sebagai kota kesehatan,” ungkap Wendy.
Dalam dialog itu, Prof Ridha yang bakal maju sebagai calon walikota Medan 2024 dengan mengantongi dukungan PDI Perjuangan dan PKB menjelaskan alasan dirinya mengikuti kontestasi Pilkada Medan.
“Ada berapa hal yang buat saya mengambil keputusan untuk masuk dalam kontestasi pilkada. Pada hakikatnya bedah saraf berada pada bagian paling dalam dalam dunia kesehatan kita gak terbiasa untuk tampil di depan. Mungkin Seperti ikan laut dalam. Ketika ia muncul ke permukaan berarti ada sesuatu yang problem di situ,” ujar guru besar fakultas kedokteran USU itu.
Dirinya juga memotret beberapa hal, salah satunya adalah UU Omnibuslaw di bidang kesehatan.
“Saya tahu persis yang menyangkut dengan bidag itu dan yang terlibat dengan orang-orang yang menggoalkan UU itu sejak 22 tahun yang lalu karena itu bukanlah pertarungan jangka pendek,” ujarnya.
Pertama yang dirinya khawatirkan ketika ada narasi, pemerintah tidak lagi punya kewajiban untuk memberikan mandatory spending terhadap institusi kesehatan.
“Ini masalah. Kenapa? Kia tahu rumah sakit pemerintah itu pasiennya BPJS dan tidak semua BPJS bisa mengcover keseluruhan. Jadi ada yang bisa dicover namun ada jenis lain yang harus ditangani tapi tidak bisa dicover oleh BPJS dan mereka rugi, jadi ada gali lobang tutup lobang. Nah jika tidak ada lagi mandatory spending untuk mereka maka ketika RS pemerintah itu tidak mampu menbiayai dirinya sendiri pemerintah tidak wajib nombokin,” katanya.
Kondisi itu tentunya bilang Prof Ridha, membuat rumah sakit akan kebingungan mencari pembiayaan dan akan mencari alternatif lain dengan mendatangkan investor baru.
“Bagaimana rumah sakit mencari pembiayaan. Tentu dia akan terbuka untuk investasi dan kalau terbuka, maka rumah sakit itu akan diintervensi dari pemilik modal. Dengan begitu kepemilikan terhadap pelayanan kesehatan akan hilang. Begitu juga pelayanan kesehatan lain seperti Puskesmas dan lainnya,” ucap Prof Ridha.
Dirinya juga menyinggung dokter asing yang akan bebas masuk ke Indonesia karena Omnibuslaw kesehatan.
“Bagaimana dokter asing bebas masuk ke Indonesia. Nah mereka difasilitasi oleh Omnibuslaw kesehatan tadi dengan membuat tidak adanya batasan surat izin praktek sehingga pemerataan pelayanan kesehatan tidak bisa terjadi dengan baik. Kita melihat siapa sebenarnya di belakang ini. Ada grand design apa terhadap pelayanan kesehatan? Kita bisa melihat itu,” ucapnya.
Kondisi ini menurutnya tidak hanya terjadi di dunia kesehatan saja namun juga sudah menyentuh bidang lainnya.
Untuk alasan itulah dirinya mengaku terpanggil mengikuti kontetasi Pilkada Kota Medan 2024 dalam misinya membawa perubahan untuk Kota Medan ke arah yang lebih baik lagi. (wol/rls/ags)
Discussion about this post