Ketum PWI Pusat Apresiasi Kinerja BPN Lhokseumawe
LHOKSEUMAWE, Waspada.co.id – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe memberikan Sertifikat gratis untuk Aset PWI Kota Lhokseumawe. Pemberian Sertifikat gratis dari BPN Lhokseumawe diterima Langsung ketua PWI setempat, Sayuti Achmad
Penyerahan didampingi unsur pengurus lainnya di antaranya Adlin Syahkubat (Bendahara), Jamaluddin (Sekretaris), Sugito Tasan (Wakil Ketua), Murdani SE (Kepala Sekretariat) dan sejumlah anggota lainnya di ruang kerja Kepala BPN Kota Lhokseumawe, Muliadi S.SIT MM, beberapa waktu lalu.
Kepada wartawan, Ketua PWI Lhokseumawe, Sayuti Achmad, menyatakan pihaknya salut dan mengapresiasi langkah-langkah BPN Kota Lhokseumawe yang memproses Sertifikat Hak Milik Gedung Kantor PWI yang terletak di Jalan PWI /Jalan Merdeka Kota Lhokseumawe begitu cepat.
“Tidak sampai sebulan setelah kami serahkan dokumen-dokumen penting, langsung petugas BPN melakukan verifikasi dan check fisik serta melakukan pengukuran. Tiba-tiba sertifikat hak milik PWI Kota Lhokseumawe sudah jadi, dahsyatnya lagi, pihak BPN tidak memungut biaya sepeserpun dalam pengurusan hak milik Organisasi tertua di Indonesia itu,” kata Sayuti Achmad di Graha PWI Lhokseumawe.
![BPN-Kota-Lhokseumawe-memberikan-sertifikat-gratis-untuk-Aset-PWI-Kota-Lhokseumawe-2](http://redaksi.waspada.co.id/v2024/wp-content/uploads/2024/04/BPN-Kota-Lhokseumawe-memberikan-sertifikat-gratis-untuk-Aset-PWI-Kota-Lhokseumawe-2.gif)
Menurut Sayuti, pengurusan sertifikat hak milik aset PWI yang dilakukan PWI Lhokseumawe merupakan petunjuk lisan Ketua Umum PWI Pusat, Hendy CH Bangun dan Sekjen PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah. Karena sertifikasi aset organisasi di seluruh Indonesia merupakan program Utama PWI Pusat.
“Bahkan sebelumnya, Pengurus PWI Pusat usai dilantik langsung audensi dengan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto di Jakarta untuk membicarakan sertifikasi aset PWI seluruh Indonesia. Maka berangkat dari sini PWI Lhokseumawe melakukan langkah-langkah untuk mendukung Program PWI Pusat tersebut, karena Program PWI Pusat adalah amanah yang wajib untuk dilaksanakan di tingkat bawah,” kata Sayuti.
Sementara, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry CH Bangun kepada wartawan, Rabu (24/4) di Jakarta menyebutkan, PWI Pusat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan PWI di Kota Lhokseumawe-Aceh melakukan sertifikasi terhadap asset PWI.
Diharapkan apa yang dilakukan PWI Lhokseumawe dapat menjadi contoh tentunya perlu diikuti oleh semua PWI Provinsi dan PWI Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia.
Disamping Program PWI Pusat dan amanah yang telah dilaksanakan PWI Lhokseumawe hari ini, langkah tersebut juga merupakan upaya penyelamatan aset organisasi dari sengketa dengan pihak ketiga.
“Misalnya ada aset yang sebelumnya dihibahkan dari pihak ketiga ke PWI, tiba-tiba nilai asetnya sudah tinggi bisa saja nantinya aset tersebut di sengketakan oleh pihak yang memberi hibah, tapi dengan sudah tersertifikasi tidak satu pihak pun yang bisa mempersoalkan, karena sudah tercatat sebagai milik PWI Pusat,” kata Hendry CH Bangun.
Hendry melanjutkan, masih banyak aset PWI di sejumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yang belum punya sertifikat hak milik, ini perlu disertifikasi agar terhindar dari sengketa di kemudian hari.
Hendry tak menampik adanya kendala dengan biaya sertifikasi aset milik organisasi yang begitu tinggi.
“Biayanya kadang-kadang mencapai ratusan juta rupiah, ini perlu dilakukan langkah-langkah pendekatan untuk mencari solusinya sebagaimana yang dilakukan PWI Kota Lhokseumawe,” katanya.
Diakui Hendry, sejak kepengurusan PWI Pusat di bawah kendali dirinya, baru PWI Lhokseumawe-Aceh yang berasil mengurus sertifikasi asetnya.
“Saya dapat kabar bahwa biayanya gratis lagi, ini luar biasa. Kita perlu apresiasi Pengurus PWI Lhokseumawe tentunya di bawah koordinasi PWI Aceh,” kata Hendry.
Selain apresiasi PWI Lhokseumawe, PWI Pusat juga mengapresiasi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe yang telah membantu PWI, karena dalam PD/PRD PWI disebutkan, semua aset PWI baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota adalah hak milik PWI Pusat dan dikelola serta dirawat oleh PWI setempat.
BPN Lhokseumawe menurut Hendry juga telah melaksanakan amanah Menteri ATR/BPN yang disampaikan kepada Pengurus PWI Pusat dalam kunjungan kerja PWI Pusat ke kantor ATR/BPN beberapa waktu lalu di Jakarta. (wol/jal/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post