MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik, menyebut bahwa kawasan kumuh dapat dilihat dari infrastruktur yang ada di seputar kawasan tersebut.
Misalnya sistem drainase berjalan baik atau tidak, kondisi jalan serta fasilitas pendukung lainnya.
“Karena itu kita mendorong Pemko Medan untuk mempercepat proses pembangunan yang ada di kota ini khususnya di Medan bagian Utara,” ungkapnya.
Hal itu disampaikannya saat menggelar sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 4 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Jalan Abdul Sani Muthalib, Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (8/6) dan Minggu (9/6).
Selain persoalan perbaikan infrastruktur, lanjut Haris, untuk mencegah tumbuh kembangnya pemukiman kumuh di Kota Medan khususnya di Medan bagian Utara adalah program bedah rumah.
“Program ini berdampak positif bagi masyarakat. Hanya saja perlu didorong dan dipertimbangkan lagi quota berikut syarat untuk mendapatkannya. Yang namanya program bagus, pasti kami di DPRD Medan siap mendukung dalam hal penganggarannya ke depan,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini berkeyakinan, di massa kepemimpinan Prabowo Subianto bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Hal itu ditandai dengan semakin berkurangnya masyarakat miskin di Tanah Air, khususnya Kota Medan.
“Pak Prabowo sudah meriset, di masing-masing kabupaten kota pasti ada daerah yang tertinggal. Di Kota Medan sendiri terletak di Medan bagian Utara. Nah, temuan ini akan kita sampaikan melalui dewan-dewan terpilih dari Partai Gerindra untuk tetap menyuarakan dan menjadikan program pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh menjadi program prioritas ke depannya,” sebutnya.
“Kota Medan barometer wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, bahkan provinsi lainnya. Saya berharap di masa akan datang, gak ada lagi kita temukan kawasan kumuh di Medan Utara,” pungkasnya. (wol/mrz/d1)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post