DEMA UIN-SU Geruduk DPRD Sumut, Ini 6 Tuntutannya ke Prabowo

MEDAN, Waspada.co.id – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kamis (20/2).

Masa aksi tersebut berorasi menyampaikan beberapa poin tuntutan terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah meminta evaluasi total progam Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memakan banyak anggaran.

Kordinator Aksi, Khairul Fahmi menyampaikan, bahwa saat ini tanda gawat darurat terhadap negara sudah kembali viral di beberapa media. Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dan tentunya memberikan dampak yang merugikan terhadap negara.

“Bapak Presiden Republik Indonesia bersama kabinetnya saat ini mendapat banyak kritik keras dari masyarakat. Efisiensi anggaran yang dianggap berlebihan, program pemerintah yang tidak jelas arahnya, kebinet yang terlalu gemuk. Tentunya ini memerlukan kritik secara terang-terangan terhadap Presiden Republik Indonesia,” ucapnya.

“Itu ada 6 tuntunan Mahasiswa UIN-SU. Kawan-kawan (Mahasiswa) banyak mengkaji banyak anggaran bantuan pendidikan untuk SD DAN SMP yang dipotong, terutama data kami yang di bawah Kemenag,” sebutnya.

Fikri mengatakan, mahasiswa juga menyoroti kebijakan anggaran efisiensi yang tidak berdampak kepada gaji dan fasilitas anggota DPRD Sumut.

“Harusnya DPRD lah terkena dampak efisiensi anggaran ini. Karena mereka banyak dapat tunjangan, kunjungan kerja yang notabene masyarakat sangat tidak percaya dengan kinerja DPR, khusus DPRD Sumut,” sebutnya.

Hingga berita diterbitkan, tidak satu pun anggota DPRD yang menemui massa. Polisi yang berjaga sempat aksi dorong dengan mahasiswa, bahkan ada aparat yang bubar karena diguyur hujan deras.

Berikut 6 Tuntuntan DEMA UIN-SU

1. Meminta Presiden mengevaluasi dan merekonstruksi ulang Inpres No. 1 tahun 2025 tentang efisiensi Anggaran karena terdapat poin-poin yang dapat merusak kesejahteraan masyarakat
2. Meminta Presiden RI mengefisiensi kabinetnya karena Kabinet gemuk justru Memperberat Anggaran
3. Mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU masyarakat mengingat banyaknya masalal 3 agraria belakangan ini
4. Menuntut Presiden Republik Indonesia untuk menghapus Dwifungsi TNI karena terindikasi akan menjadi pengulangan masa otoriter
5. Mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan Aset karena sebagai upaya menjaga stabilitas anggaran.
6. Evaluasi total Progam MBG yang memakan banyak anggaran.

(wol/man/d2)

Editor AGUS UTAMA