TARUTUNG, Waspada.co.id – Pasca 50 Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menandatangani Surat Mosi Tidak Percaya terhadap kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Dimposma Sihombing, Jumat (18/10), suasana kantor pemerintahan daerah tersebut terpantau sepi.
Dimposma, yang kini bagai panglima tanpa pasukan, dikabarkan tidak masuk kantor. Demikian pula Plh Sekda David Sipahutar, pejabat pilihan Dimposma yang menuai kontraversi, tidak terlihat. Pintu ruangannya dikunci dari luar dengan gembok warna hitam.
Sementara itu, ruangan Sekda defenitif Dr Indra Simaremare, yang berada persis di sampingnya, ramai dikunjungi staf dan pejabat. Tampak Asisten II Perekonomian Marihot Simanjuntak, Asisten III Administasi Umum Binhot Aritonang dan sejumlah pejabat lain, terpantau memasuki ruangan tersebut.
Informasi yang diterima wartawan, mereka sedang rapat kinerja, tanpa ada keterangan lebih lengkap.
Dilaporkan sebelumnya, 50 pimpinan SKPD yang menandatangani surat mosi tidak percaya kepada Pj Bupati Taput Dimposma Sihombing rata-rata memegang kendali dan jabatan strategis. Di antaranya sejumlah kepala dinas, kepala bagian dan para camat.
Ada pula beberapa pejabat yang tak ikut tanda tangan, antara lain Sekretaris DPRD Tohom Silaban, Kepala Dinas Perpustakaan Agus Sinaga, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Josua Hutabarat. Mereka bertiga adalah pejabat yang baru dilantik Dimposma Sihombing.
Kepada Waspada Online, Asisten Administrasi Umum Pemkab Taput Binhot Aritonang SSos, menegaskan dirinya bersama rekan lain yang menandatangan mosi, semula sangat menghargai Dimposma Sihombing selaku Pj Bupati.
“Sebelumnya, kami tunjukkan loyalitas kami dengan bekerja sesuai alur birokrasi dan pemerintahan yang ada. Namun belakangan hari, kebijakan beliau kami nilai sudah tidak sesuai aturan dan ketentuan,” ungkapnya.
Secara khusus, birokrat senior yang sudah bertugas di era kepemimpinan sejumlah bupati itu, mengatakan pembebastugasan sementara Dr Drs. Indra Simaremare MSi selaku Sekda dan penugasan David Sipahutar sebagai Plh Sekda sudah tidak sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.
Terpisah, Dr Dimpos Manalu, mengatakan Mosi Tidak Percaya seperti itu tak perlu terjadi jika Pj Bupati Tapanuli Utara memiliki leadership yang kuat.
Menurut Dosen Fisipol dan Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Medan ini, leadership diperlukan agar tercipta sinergitas dan soliditas birokrasi.
Pengamat Kebijakan Publik ini menilai, seharusnya Pj Bupati mampu menjaga netralitasnya demi kredibilitasnya di mata masyarakat.
“Dengan kondisi yang terjadi di Pemkab saat ini, yang tidak baik-baik saja, saya melihat Pj Bupati Taput Dr. Dimposma Sihombing ibarat panglima tanpa pasukan. Pasukannya adalah 50 orang tersebut, yang semula diharapkan bisa ikut mensukseskan kinerjanya selaku penjabat bupati,” jelasnya.
Jabatan Pj Bupati sejatinya bukan jabatan politis, melainkan jabatan sementara yang bersifat birokratis. Ia bukan jabatan yang dipilih rakyat, tapi ditempatkan Pemerintah Pusat sebagai konsekuensi dari Pilkada Serentak. Di mana sejumlah kepala daerah telah habis masa jabatannya.
Berbeda dengan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, dengan sendirinya ia menjadi jabatan politis, karena pencalonan calon kepala daerah diusulkan partai, gabungan partai, atau calon perseorangan.
Pj Bupati adalah jabatan sementara dan tak memiliki kewenangan yang penuh seperti kepala daerah yang dipilih oleh rakyat.
“Jadi, Pj Bupati jangan memperlakukan dirinya seperti bupati sesungguhnya. Ia tak punya mandat dari rakyat. Sebagai jabatan birokratis, ia tak boleh berpolitik, memihak salah satu Paslon dalam Pilkada, apalagi dia berasal dari ASN,” urai Dimpos Manalu.
Tugas seorang Pj Bupati yang terpenting adalah memastikan jalannya pemerintahan dan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Jika pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu karena Pj Bupati sibuk berpolitik, posisinya harus dievaluasi.
“Secara konstitusional, masyarakat Taput berhak menuntut Pemerintah Pusat agar mencopot Pj Bupati kalau dia lebih sibuk berpolitik, ketimbang bekerja melayani masyarakat,” tandasnya. (wol/jps/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post