JAKARTA, Waspada.co.id – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah ada aliran dana kasus korupsi suap proyek di Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mengalir ke partainya.
Ia pun membantah ditanyakan perihal aliran dana tersebut oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memeriksanya selama 4,5 jam.
“Ya kami tidak pernah berbicara dana, memang partai kan juga punya fungsi aspirasi, menyerap aspirasi dari masyarakat, karena anggota dewan punya tugas-tugas representasi, fungsi aspirasi, itu biasa dilakukan,” ujar Hasto kepada awak media usai diperiksa tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).
Hasto pun menampik, terkait keterlibatannya dalam sejumlah proyek berbau rasuah di DJKA Kemenhub. Maupun, aliran dana kasus korupsi DJKA yang digunakan partai untuk kegiatan kampanye seperti untuk kebutuhan operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Amin di Pilpres 2019 yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.
“Apakah saya mengeluarkan perintah-perintah bertemu terkait dengan urusan proyek-proyek tertentu? Saya katakan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut, sehingga seluruh klarifikasi sudah diberikan dengan baik dan juga tidak ada dengan urusan dana yang disampaikan ke partai,” katanya.
Ia menjelaskan, ada 21 point pertanyaan yang dikorek tim penyidik kepada dirinya. Khususnya terkait komunikasinya dengan para tersangka proyek DJKA Kemenhub, salah satunya, eks Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO).
“Saya berikan keterangan bahwa saya tidak memiliki handphone yang bersangkutan (Harno) tidak pernah melakukan komunikasi secara intens,” katanya. (wol/inilah/ags/d2)
Discussion about this post