Hormati Putusan Hukum PN Simalungun, TPL Klarifikasi Berita Simpang Siur Tudingan Kriminalisasi

Klaim Tanah Adat di Simalungun Terbantahkan

MEDAN, Waspada.co.id - PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) menegaskan komitmennya untuk selalu mengedepankan penyelesaian secara damai dalam menghadapi setiap persoalan dan tantangan di lapangan.

Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, TPL juga mengklarifikasi berbagai pemberitaan yang berkembang terkait kasus pidana yang melibatkan Sorbatua Siallagan.

TPL menghormati proses hukum dan vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun terhadap terdakwa Sorbatua Siallagan, dan Perusahaan membantah keras tudingan kriminalisasi dalam kasus hukum ini.

Hal ini tidak ada hubungannya dengan persoalan masyarakat adat, dan Perusahaan senantiasa menghormati masyarakat adat.

TPL menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta selalu mengutamakan upaya-upaya damai dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan TPL, Anwar Lawden SH, dalam konferensi pers, Kamis (29/8), menyampaikan bahwa pelaporan terhadap Sorbatua Siallagan kepada pihak berwajib merupakan langkah terakhir yang terpaksa diambil setelah upaya dialog, peringatan, dan pencegahan tidak diindahkan.

Hormati Putusan Hukum PN Simalungun, TPL Klarifikasi Berita Simpang Siur Tudingan Kriminalisasi. (WOL Photo)

Perusahaan setelah berulang kali dilakukan upaya-upaya dialog, peringatan, teguran dan nasihat agar tidak melakukan pembakaran dan penebangan secara sewenang-wenang di kawasan hutan karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.

"Kami sangat menyesalkan situasi ini, namun pelaporan ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh Perusahaan untuk menjaga dan melindung konsesi yang telah diberikan oleh Pemerintah dari segala bentuk perambahan, perusakan, dan kebakaran hutan serta lahan. Apabila Perusahaan tidak membuat laporan, maka Perusahaan akan dituduh melakukan pembiaran dan atau atas kelalaian perusahaan dapat dijatuhi sanksi hingga pencabutan izin," jelas Anwar.

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Perusahaan beroperasi secara profesional dan berkelanjutan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku merujuk kepada izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) SK. 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 Jo SK. 1487/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Perusahaan menghormati keberadaan masyarakat adat di seluruh wilayah operasional dan berkomitmen untuk mengedepankan dialog terbuka guna mencari solusi damai dalam menghadapi setiap tantangan isu sosial tanpa melakukan aksi yang dapat merugikan para pihak.

Terhadap isu masyarakat adat di wilayah operasional TPL, Perusahaan terus berupaya melakukan dialog dengan berbagai pihak terkait dalam mencari solusi terbaik melalui pola kemitraan yang menguntungkan semua pihak.

Sejalan dengan upaya tersebut, TPL telah mengembangkan berbagai program kemitraan kehutanan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial di areal konsesi perusahaan.

Hormati Putusan Hukum PN Simalungun, TPL Klarifikasi Berita Simpang Siur Tudingan Kriminalisasi. (WOL Photo)

Hingga saat ini telah ada 10 KTH yang telah bermitra dengan Perusahaan berhasil menyelesaikan masalah tenurial secara damai dan saling menguntungkan. 10 Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) telah didaftarkan dan 3 di antaranya telah mendapatkan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) dari Pemerintah.

Dalam kesempatan ini, TPL juga menegaskan bahwa perusahaan selalu beroperasi secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami berharap pemerintah dapat terus mendukung keberlangsungan izin investasi, izin kehutanan, dan operasional TPL, serta membantu mediasi dalam penyelesaian konflik agar tercapai solusi yang menguntungkan semua pihak," tutur Anwar.

Hadir juga dalam konferensi pers sejumlah pimpiman PT TPL lainnya, di antaranya; Komisaris Independen Thomson Siagian, Corporate Communication Head Salomo Sitohang dan jajaran manajemen dan staf.

Kasus Sorbatua Siallagan

Sebagaimana diberitakan di berbagai media, Pengadilan Negeri (PN) Simalungun telah menghukum terdakwa Sorbatua Siallagan (65) dengan pidana selama dua tahun dan denda Rp2 miliar subsider enam bulan kurungan pada Rabu (14/7) pekan lalu.

Sorbatua yang merupakan tetua adat Ompu Umbak Siallagan, didakwa menduduki kawasan hutan negara di Hutan Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.

Izin konsesi wilayah itu dipegang oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL).

“Selaku penasihat hukum dan juga keluarga, kecewa, meski kami menghormati putusan itu. Tapi pada prinsipnya kami kecewa,” kata Tim Advokasi Masyarakat Adat Nusantara, Hendra Sinurat, mengutip VOA, Selasa (20/8).

Kawasan yang dikelola oleh Sorbatua itu merupakan wilayah adat Ompu Umbak Siallagan dan dikelola keturunannya selama 11 generasi.

Namun majelis hakim tetap berpendirian jika Sorbatua telah bersalah, karena klaimnya atas tanah ulayat tidak terbukti berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Status tanah ulayat yang dimohon oleh Sorbatua masih sebatas usulan.

Kini, Sorbatua telah mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Medan, Jumat (16/8), melalui PN Simalungun. Hendra mengatakan upaya banding itu ditempuh lantaran pihaknya masih yakin jika Sorbatua tak bersalah atas apa yang dilakukannya di tanah adatnya sendiri.

Bahkan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak menyebut penangkapan Sorbatua adalah bentuk 'kriminalisasi' atas klaim masyarakat terhadap tanah adat mereka.

Tidak Ada Tanah Adat di Simalungun

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemangku Adat dan Cendikiawan Simalungun (DPP PACS) atau Partuha Maujana Simalungun (PMS) dengan tegas mengatakan tanah di Simalungun merupakan milik tujuh kerjaaan yang ada di Simalungun.

Ketua Umum DPP/Presidium PMS Dr. Sarmedi Purba, Sp.OG didampingi DR (HC) Minten Saragih selaku Wakil Ketua, Rohdian Purba S.Si M.Si sebagai Sekretaris Eksekutif dan Japaten Purba, BNE selaku Ketua Bidang Adat dan Budaya serta Juliaman Saragih (Direktur Eksekutif NCBI/Nation and Character Building Institute) menyampaikan hal tersebut melalui konferensi pers yang digelar di Simalungun Room Siantar Hotel, Rabu (28/8) kemarin.

Dr. Sarmedi Purba menyebutkan terkait dengan adanya klaim berbagai pihak yang mengatasnamakan masyarakat adat dan tanah adat dalam wilayah Simalungun, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemangku Adat dan Cendikiawan Simalungun (DPP PACS) atau PMS memberikan klarifikasi dan konfirmasi.

Kasus pertanahan yang terjadi dalam wilayah administratif di Kabupaten Simalungun adalah murni kasus tindak pidana dan tidak ada kaitannya dengan pengakuan sekelompok orang atas nama masyarakat adat ataupun tanah adat.

Dikatakan Dr. Sarmedi bahwa masyarakat di kerajaan-kerajaan Simalungun tidak mengenal masyarakat adat karena penduduknya terdiri dari kelompok bangsawan yang disebut Partuanon dan masyarakat petani (paruma).

Sebelumnya ada kelompok budak (jabolon) nun dihapus pemerintah kolonial Belanda pada awal penjajahan di awal abad ke-20.

Penduduk asli Simalungun terdiri dari empat kelompok marya yaitu, Sinaga, Saragih, Damanik dan Purba (SISADAPUR).

Selain itu, sejak kerajaan Simalungun pertama, Kerajaan Nagur yang sudah eksis sejak abad ke-8, tanah-tanah di Simalungun adalah tanah milik kerjaan yang kemudian terbagi menjadi 4 kerajaan (Raja Maroppat) yaitu, Kerajaan Tanah Jawa, Dologsilou, Panei dan Siantar.

Setelah menjadi daerah penjajahan Belanda pada awal abad ke-20 menjadi 7 kerajaan, ditambah Kerajaan Raya, Purba dan Silimakuta.

Sebelum Perang Dunia II (1939-1945) dan di bawah pemerintahan kolonial Belanda, daerah di Kabupaten Simalungun berbentuk daerah pemerintahan otonomi Kerajaan yang disebut daerah Swapraja.

"Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa tidak ada dan tidak dikenal istilah masyarakat adat dan tanah adat di Simalungun, sejak abad ke-8 Masehi sampai zaman Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artinya tidak ada tanah adat di daerah Kabupaten Simalungun, dari dulu sampai sekarang," tegas Dr Sarmedi Purba.

Melalui konfirmasi pers ini, Dr Sarmedi berharap dapat menjadi saran dan masukan dalam kebijakan pemerintah dan pencerahan terhadap kelompok-kelompok lembaga sosial kemasyarakatan khusus terkait fakta dan sejarah Tanah Habonaron Do Bona.

Kegiatan diisi dengan sesi tanya jawab terkait adanya kelompok masyarakat di wilayah Simalungun yang mengklaim kepemilikan tanah adat.

Perwakilan Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (HIMAPSI) Dedi Damanik dalam sambutannya juga menegaskan bahwa Simalungun tidak memiliki tanah adat. (wol/ags/d2)