ICW Desak KPU Soal Transparansi Anggaran Sirekap dan Sikadeka

JAKARTA, Waspada.co.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berkaitan dengan permasalahan yang muncul pra, saat, dan pasca dilangsungkannya Pemilihan Umum (Pemilu).

Perwakilan dari ICW, Egi Primayoga di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024), mengungkapkan banyaknya persoalan dan kekacauan muncul ke permukaan publik seperti kesalahan pemindaian data pada Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang akhirnya berimplikasi pada kegaduhan.

Ia juga menambahkan pelaporan dana kampanye partai politik maupun pasangan calon presiden-wakil presiden tidak dapat diakses secara optimal oleh masyarakat.

“Sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam menagih transparansi dan akuntabilitas KPU RI, kami meminta berbagai dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, hingga anggaran dari Sirekap dan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye atau Sikadeka,” terang Egi.

Egi menuturkan, selain dikarenakan informasi yang disediakan tidak rinci, Sikadeka yang disediakan oleh KPU pun seringkali tidak dapat diakses.

“Permasalahan ini menunjukan bahwa sistem yang dibangun dan disiapkan KPU RI masih jauh dari prinsip keterbukaan,” tegas dia.

Sementara itu, KPU memastikan seluruh data Sirekap Pemilu 2024 tersimpan secara aman meskipun seringkali bermasalah.

Hal ini, disampaikan Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos menanggapi banyaknya laporan Sirekap yang sering mengalami gangguan di Media Center KPU RI, Jakarta Pusat.

“Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia, sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Betty, Senin (19/2/2024).

Ia menuturkan bahwa gangguan terhadap sistem Sirekap yang terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 yang angkanya meninggi salah satunya disebabkan oleh gangguan DDoS atau Distributed Denial of Service.

“KPU bersama tim gugus tugas siber terus melakukan upaya-upaya penanganan terhadap gangguan tersebut bahkan sampai hari ini,” ujarnya. (wol/inilah/pel/d2)