TARUTUNG, Waspada.co.id – Bupati Tapanuli Utara Dr Jonius Taripar Hutabarat dan Wakil Bupati Dr Deni Lumbantoruan (JTP-Dens) harus menampilkan gaya kepemimpinan yang berbeda dari bupati-bupati terdahulu.
Mereka harus benar-benar selektif dalam memilih para kepala dinas atau pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) sejajarnya, yang membantu kerja pemerintahan ke depan.
“Mereka harus melakukan seleksi ketat bagi calon kepala dinas. Kapabilitas dan kapasitas seseorang harus teruji untuk menjabat kepala dinas atau pimpinan badan, BUMD serta unit kerja lainya (OPD). Jangan pula misalnya yang berlatarbelakang pendidikan guru justru ditempatkan pada bidang infrastruktur atau sektor lain yang tidak relavan dengan ilmunya,” tegas Pengamat Kebijakan Publik James E. Simorangkir, Jumat (28/2).
Sebagai figur yang bergelar Doktor, menurut James, JTP-Dens mestinya memiliki pemikiran bagus dalam mengelola pemerintahan.
“Harus beda. Mereka berdua harus meninggalkan kebiasaan mengumpulkan kepala-kepala dinas di rumah dinas hanya untuk hura hura atau seremonial atau melakukan perjalanan secara beramai-ramai yang tidak begitu penting,” katanya.
Jangan sampai ada lagi praktik nepotisme dalam memilih kepala dinas. Pilihlah berdasarkan kecakapan dan keahlian yang sesuai. Termasuk mencari sosok yang dapat menerima kritik dan memperbaiki kinerja bila didapati kekeliruan.
Tak kalah penting, lanjutnya, JTP-Dens juga harus mampu menjaga stabilitas dalam pergantian kepemimpinan.
“Pandai-pandailah, agar tidak terjadi pergantian pejabat di Taput secara radikal hanya untuk mengakomodir politik balas dendam,” kata pria yang dikenal seorang motivator pembangunan di sejumlah daerah di Indonesia.
Apalagi, lanjutnya, SDM ASN di Taput sesungguhnya banyak yang mumpuni, tinggal menempatkan mereka pada penugasan dan tanggungjawab kinerja sesuai dengan latar belakang ilmu dan pengalaman. “Jadi tidak usah buru-buru mengimpor tenaga ASN dari luar daerah,” tandasnya.
Selain kecakapan memilih kepala dinas (pimpinan OPD), JTP-Dens juga harus mengedepankan dialog dengan masyarakat, agar kebijakan yang akan diambil benar-benar mewakili aspirasi warga.
“Spiritnya dekat dengan masyarakat, agar terjadi dialog dan komunikasi yang bermartabat dan secara cepat dapat mengidentifikasi masalah di tengah masyarakat,” katanya.
Sebagai bupati, lanjutnya, JTP harus menggerakkan semua komponen pemerintahannya untuk melihat pembangunan sampai ke pedesaan.
“Transparansi dana desa juga harus semakin lebih ditingkatkan,” kata tokoh yang sering diundang sebagai narasumber diskusi kebijakan pemerintahan di Jakarta.
Secara terpisah, Akademisi Senior IAKN Tarutung Dr Simion.D Harianja mengatakan langkah awal kepemimpinan JTP-Dens akan diperhadapkan pada beragam masalah dan pekerjaan besar.
“Tentu pendidikan, mau tidak mau harus dikedepankan dan pada saat bersamaan merevitalisasi pertanian dan pengembangan yang lebih terukur dan berorientasi pasar serta pengembangan industri-industri kelompok dan rumahan. Soal industri besar tidak usah terlalu berharap dan muluk-muluk,” bebernya.
Menurutnya, JTP juga harus membangun sinergitas dengan perantau, sebab pendekatan nonformal di luar pemerintah sangat dibutuhkan dalam membangun daerah.
“Coba kita bayangkan, ketika efisiensi yang diterapkan pemerintah sekarang, menurut saya kalau hanya mengandalkan APBD dan APBN, tidak akan mampu mengkatrol semua pembangunan daerah,” kata Dr. Simion.
Taput di bawah kepemimpinan JTP-Dens tidak usah berbicara yang besar-besar. Sederhana saja, misalnya Tarutung dan Siatas Barita dengan produksi ikan mas dan ikan tawar yang terkenal empuk dan manis. Kebutuhan lokal akan ikan mas sangat besar dan sangat berpeluang besar menembus pasar luar daerah.
“Kemudian di Pahae dan Garoga ada pisang, sayur mayur di Siborong-borong dan Pagaran serta komoditas berprospek di kecamatan lainnya. Itu saja dibenahi, jadi bukan sekadar dipanen lalu dijual, tetapi hilirisasinya harus dipikirkan,” urainya. (wol/jps/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post