Ketua KPU Batubara Dilaporkan ke DKPP

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (29/10).

Aktivis Pemuda, Nazli Aulia, menyampaikan bahwa laporan ini terkait dugaan pelanggaran kode etik atas tidak dinyatakannya secara terbuka kepada publik berkaitan memiliki hubungan keluarga dengan Calon Bupati Batubara Nomor Urut 1 atas nama H. Darwis M.Si.

“Yah tentu laporan sudah kita sampaikan langsung ke DKPP, berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan Erwin sebagai Ketua KPU Batubara, yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum pasal 11 Huruf (c), pasal 14 huruf (a) dan pasal 15 peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017,” ujar nazli Aulia.

Nazli Aulia juga menyebutkan Di samping memiliki hubungan darah dengan salah satu paslon, Ketua KPU juga diduga telah melakukan pengistimewaan kepada salah satu Calon Bupati Nomor Urut 01 dengan menerima pendaftaran paslon 01 yang telah melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh pasal 11 huruf c, pasal 15 huruf (b, c, d, f, g, h) Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017.

“KPU itu kan seharusnya menjadi wasit, tetapi dia (Erwin) Ketua KPU Barubara malah berusaha melakukan upaya keberpihakannya kepada paslon 01 yang merupakan paman kandungnya, hal ini yang menjadi netralitas KPU dikhawatirkan,” ungkap Nazli.

Dengan laporan ini, Nazli Aulia berharap DKPP dapat memeriksa Ketua KPU Batubara.

Ia juga menegaskan bahwa setiap penyelenggara Pemilu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan transparansi demi menjamin kepercayaan publik. “Kami berharap ada tindakan nyata dari DKPP agar Pemilu di Kabupaten Batubara ini berjalan dengan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, DKPP diharapkan segera memanggil pihak terkait untuk mengusut dugaan pelanggaran ini.

Nazli sebagai pelapor berharap bahwa dengan langkah hukum yang saat ini ditempuh, penyelenggaraan Pemilu bisa tetap terjaga profesionalitasnya sebagai penyelenggara Pemilu. (wol/rls/pel/d2)