JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi IX DPR mendesak Kemenkes RI memprioritaskan dan secara serius melakukan langkah strategis penanganan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).
Salah satunya dengan memperkuat payung hukum strategi nasional penanggulangan dengue, sehingga ada langkah yang komprehensif dalam penanganan DBD.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menagatan, Kemenkes juga harus mengintensifkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah (pemda).
Berdasarkan, laporan Kemenkes RI mencatat kasus DBD di Indonesia per minggu ke-18 tahun 2024 mencapai 91.269 kasus, sebanyak 641 orang di antaranya meninggal dunia.
Angka DBD pada tahun ini terbilang mengkhawatirkan karena pada 2024 jumlah kasus meningkat tinggi hingga berkali-kali lipat dari tahun lalu. Tercatat, pada periode yang sama tahun 2023, tercatat sebanyak 29.822 kasus DBD, dengan di antaranya 227 orang meninggal dunia.
“Guna keberhasilan program nasional gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Gerakan 3M Plus (menguras, mengubur, dan mendaur ulang),” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam keterangannya, dikutip Rabu (22/5).
Politikus PDIP tersebut mengingatkan Kemenkes RI untuk dan berkoordinasi dengan seluruh pihak dalam mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program penanggulangan dengue dengan metode nyamuk ber-Wolbachia. Antara lain, dengan metode nyamuk ber-Wolbachia di sebanyak lima kota yang sudah direncanakan.
Wolbachia adalah salah satu teknologi biologis untuk pengendalian nyamuk demam berdarah. Saat ini, pemerintah tengah menggencarkan sosialisasi mengenai langkah menekan kasus DBD dengan metode tersebut.
Charles pun mendesak Kemenkes RI agar juga segera melakukan evaluasi mengenai program tersebut yang nantinya menjadi landasan perluasan program pada 2025. Hal itu kaitannya dengan vaksinasi DBD.
“Dan menyusun rencana program vaksinasi nasional dengue dengan target kelompok umur sesuai hasil kajian, dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI),” ujar Charles. (wol/republika/man/d1)
Discussion about this post