JAKARTA, Waspada.co.id – Hanya beberapa jam setelah film ‘Dirty Vote’ dirilis, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menggelar konferensi pers membantah paparan dalam film dokumenter itu. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, bahkan menuding sebagian besar narasi yang ada pada film ‘Dirty Vote’ isinya fitnah dan kebencian.
“Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta, Minggu (11/2).
Dia menilai ada upaya mendegradasi pemilu lewat film itu. Dia merasa, ada tendensi untuk mendegradasi pemilu kali ini dengan narasi-narasi yang tidak berdasar lewat film yang baru keluar pada Minggu (Ahad) (11/2/2024) pukul 11.11 WIB tersebut. Habiburokhman juga mempertanyakan kapasitas para tokoh yang ada di dalam film itu, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Ketiganya selama ini dikenal sebagai pakar hukum tata negara sekaligus aktivis prodemokrasi.
Dia mengaku sudah menonton film berdurasi kurang lebih dua jam itu. Menurutnya, nama Presiden Joko Widodo merupakan tokoh yang paling sering disebut dalam film yang berupaya mengungkap kecurangan dalam Pemilu 2024 tersebut. Dia mengklaim, apa yang dikatakan para pakar dalam film itu berseberangan dengan pandangan masyarakat umum.
Habiburokhman menukil kalimat yang disampaikan oleh Zainal pada film itu, yang juga ada di trailer, yakni agar rakyat menjadikan film itu sebagai dasar penghukuman. Mendengar itu, pihaknya justru khawatir rakyat yang akan menghukum mereka dengan cara rakyat sendiri. “Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tak argumentatif, tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat,” tutur dia.
Dalam keterangan pada film yang diunggah ke platform Youtube itu dijelaskan, ‘Dirty Vote’ merupakan sebuah film dokumenter yang disampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Disebutkan, ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.
“Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara,” bunyi keterangan itu.
Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto turut mengomentari film dokumenter ‘Dirty Vote’ yang disampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara. Ia menyebut, film tersebut sebagai film kampanye hitam yang bermuatan politis untuk menyerang lawan politiknya. “Itu namanya kan black movie, black campaign, ya kalau itu kan nggak perlu dikomentari,” kata Airlangga usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2).
Apalagi, kata dia, film ini diunggah di platform Youtube saat masa tenang atau tiga hari sebelum pemungutan suara. “Ya artinya kan namanya juga black movie pas minggu tenang akhir-akhir ini,” tambahnya.
Menurut Airlangga, pemilu saat ini sudah berjalan aman , tertib, dan lancar. Karena itu, ia meminta agar tak ada pihak yang memperkeruh suasana saat ini. “Saya rasa sih pemilu kan sudah berjalan dengan aman, tertib, dan berjalan dengan lancar jadi tidak perlu dibuat keruh,” kata dia.
Sebagai negara demokrasi terbesar setelah AS dan India, ia mendorong agar penyelenggaraan pemilu di Indonesia berjalan sesuai mekanisme yang ada. Menurut Airlangga, paslon Prabowo dan Gibran pun tak terganggu dengan film ‘Dirty Vote’ tersebut. Yang terpenting, kata dia, masyarakat tetap datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya. “Ya yang penting tanggal 14 masyarakat perlu nyoblos,” ujarnya.
Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka turut memberikan respons terkait film ‘Dirty Vote’. Hingga saat ini atau 24 jam setelah film itu dirilis, sudah ada 4 juta lebih penonton dengan puluhan ribu komentar. Gibran mengaku belum menonton film tersebut. “Belum Ya saya belum nonton, Makasih ya untuk masukannya,” katanya.
Disinggung soal isi film yang menyoroti putusan MK yang meloloskannya sebagai cawapres, Gibran hanya memberikan respons santai. Ia mengatakan, jika ada kecurangan silahkan dibuktikan dan dilaporkan. “Kalau ada kecurangan silahkan nanti dibuktikan dilaporkan njeh,” katanya. Ditanya apakah film tersebut merugikan pihaknya, Gibran mengaku biasa saja. “Saya belum nonton, biasa aja,” katanya. (wol/republika/pel/d2)
Discussion about this post