Mahfud: Tidak Tepat Program Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025

JAKARTA, Waspada.co.id – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menanggapi rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju yang membahas program makan siang gratis milik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Rencananya, program tersebut akan masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

Menurutnya, hal tersebut tidaklah tepat dengan memasukkan program makan siang gratis dalam APBN 2025. Sebab, RAPBN-nya disusun dan akan ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

“Mestinya kurang tepat, karena APBN (2025) itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru,” ujar Mahfud di Bentara Budaya, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Ia menjelaskan, tak ada program makan siang gratis dari pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Sehingga, tidak tepat jika pemerintahan Jokowi justru sudah menganggarkan program milik Prabowo-Gibran itu.

“Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025. Tetapi nggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja,” ujar Mahfud.

“Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru,” sambung calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, anggaran untuk program makan siang gratis berkisar Rp 15 ribu per anak, di luar anggaran untuk program susu gratis. “Per anak kira-kira Rp15 ribu,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Senin (26/2/2024).

Airlangga mengatakan rencananya besaran anggaran itu akan diterapkan secara merata di semua wilayah Indonesia. Namun, dirinya belum bersedia mengungkap secara spesifik wilayah mana yang akan mendapatkan program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak.

Adapun rincian dari program makan siang dan susu gratis akan didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rapat kabinet hari ini.(wol/republika/eko/d2)