MEDAN, Waspada.co.id – Belum lama ini masalah ketenagakerjaan di Kota Medan mendapat sorotan tajam dari Fraksi PDI Perjuangan.
Hal itu terungkap dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (15/7) kemarin.
Tak hanya perihal lemahnya perlindungan hukum dan rendahnya upah tenaga kerja, peluang tenaga kerja juga menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan.
Melalui Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan MPd. B, mengungkap salah satu point perhatian mereka terkait banyaknya keluhan masyarakat dan para orang tua yang tidak mampu mendaftarkan anaknya ke balai pendidikan dan pelatihan milik swasta karena biaya yang dibebankan terlalu besar.
Selain itu kegelisahan para orang tua yang tinggal di kawasan Medan Utara.
Banyak oranh tua mempertanyakan dan sangat mengharapkan agar anak-anak mereka yang lulus SMA sederajat mendapat prioritas menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi dilingkungan mereka tinggal.
Para orang tua selalu mengeluhkan supaya mereka jangan hanya menikmati polusi udara dan kebisingan dari pabrik-pabrik yang beroperasi disekitar rumah mereka, namun juga supaya anak-anak mereka yang telah memenuhi syarat menjadi karyawan mendapat skala prioritas dan perhatian.
Menyahuti hal itu, Tokoh Masyarakat Kota Medan, Prof Dr dr. Ridha Dharmajaya Sp.BS (K) menilai perlu peran pemerintah dalam mengikutsertakan masyarakat di dalamnya.
“Setiap hal pembangunan daerah harus ada peran serta masyarakat di dalamnya. Harus riil menyentuh peran serta masyarakat,” ucapnya.
Sebagai Bakal Calon Wali Kota Medan, Prof Ridha kerap menyampaikan hal tersebut di setiap moment pertemuan dan acara-acara yang dihadirinya.
Seperti Medan Utara sambungnya. Banyak pabrik yang ada di daerah tersebut tapi penyerapan tenaga kerja warga sekitar masih terlalu rendah sehingga mereka hanya kebagian polusi dari asap pabriknya.
“Saat proses pembangunan pabriknya, pemerinta harus mampu bridging (menjembatani) dengan perusahaan agar bisa menyerap tenaga kerja sekitar,” ujarnya.
Masih menurutnya, ada momen di mana masyarakat diberikan pelatihan sesuai keahlian tenaga kerja yang dibutuhkan.
“Orang tua tidak perlu mengeluarkan uang untuk pelatihan. Tapi pemerintah bisa meminta vendor pemasok mesin pabrik untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat sekitar agar bisa mengoperasionalkan dan memahami kerja mesin yang tersedia di pabrik tersebut,” ungkap Prof Ridha.
Prof Ridha menilai hal itu harus dilakukan kepala derah dengan membuat kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat. (wol/rls/ags/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post