MK Diingatkan Hati-Hati Selesaikan Ratusan Sengketa Pilkada

JAKARTA, Waspada.co.id – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, berharap hasil putusan persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sengketa Pilkada 2024 nanti menjadi akhir dari sengketa berbagai pihak.

Asal tahu saja, MK telah menerima hampir 300 gugatan Pilkada 2024 atau perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2024.

“Saya berharap apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi akhir dari sengketa para pihak. Oleh karena itu MK harus hati-hati dalam memutus karena putusan apapun yang dihasilkan oleh MK harus diterima para pihak,” kata di Jakarta, Sabtu (14/12).

Irawan menyebut, MK memiliki pengalaman yang panjang dalam menyelesaikan masalah sengketa hasil Pemilu sehingga yakin proses penanganan perselisihan hasil Pilkada 2024 bisa lebih baik dari sebelumnya.

“Pengalaman panjang MK membuat saya yakin dari aspek manajemen dan aspek penanganan perkara penyelesaian sengketa hasil pada Tahun 2024 harusnya lebih baik dari sebelumnya,” sebutnya.

Selain itu, Irawan menjelaskan pengajuan permohonan ke MK oleh pasangan calon merupakan bentuk pencarian keadilan dari ketidakpuasan para calon yang belum menerima hasil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sehingga putusan tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hak konstitusional kepada warga negara.

“Tentu menyangkut kebenaran yang diyakininya terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan dan ketidakpuasaan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan,” ujar Irawan.

“Dengan segala pengalamannya, Mahkamah Konstitusi pasti memahami bagaimana cara menangani dan menyelesaikan permohonan sengketa yang diajukan kepadanya,” sambungnya.

Irawan pun mendorong KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada.

“KPU dan Bawaslu sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa hasil tersebut penting untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan membuktikan telah bekerja sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu,” pungkasnya. (wol/lvz/inilah/d1)