Peneliti Formappi Sebut PDIP dan PKS Bisa Tekan Parlemen Jika Berada di Oposisi

JAKARTA, Waspada.co.id – Peneliti Formappi Lucius Karus berharap PDIP dan PKS menjadi oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia pun teringat pada sikap PDIP pada periode 2009-2014 yang pernah menjadi oposisi di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Lucius mengatakan, meski suaranya kalah dari jumlah partai politik pendukung penguasa, tapi PDIP dan PKS bisa menggabungkan kekuatannya dengan sipil.

“Kalau dia bisa menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan masyarakat sipil, kekuatan publik, itu dengan mudah DPR bisa dipaksa untuk mengikuti aspirasi publik, itu pernah dilakukan oleh PDIP di era menjadi oposisi di tahun 2009-2014,” kata Lucius du kantor Formappi, Jakarta, Senin (13/5/2024).

“Jadi asal PDIP dan PKS konsisten mau tetap menjadi oposisi dan tidak terlibat dalam pembicaraan bagi-bagi jatah, saya kira mereka punya pengalaman untuk bisa menunjukkan kekuatan di parlemen,” sambungnya.

Menurut Lucius, PDIP dan PKS punya pengalaman untuk menggalang kekuatan masyarakat sipil. Jika kekuatan mereka bersatu dengan publik, maka bisa menekan parlemen dalam proses pengambilan keputusan.

“Jadi tugas kita sekarang mendorong agar PDIP tidak terbujuk oleh rayuan kekuasaan sehingga ada jaminan bagi kita, ada check and balances yang cukup berpengaruh di 5 tahun mendatang,” ujarnya.

Demokrasi Bisa Terganggu
Lucius menyebut, bila PDIP dan PKS bergabung ke pemerintahan maka demokrasi di Indonesia sudah selesai.

Terlebih, presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyindir para pihak yang tidak mau kerja sama untuk tidak mengganggu.

“Kalau tidak, demokrasi sudah selesai. Karena sudah dibilang oleh presiden terpilih ‘kalau jadi oposisi diam saja’ gitu. Atau ‘duduk di pinggir jalan tapi gak usah ganggu presiden, deh, enggak usah ganggu koalisi’,” kata Lucius.

Ada Sinyal Buruk
Dia menilai, perkataan Prabowo itu adalah sinyal buruk untuk demokrasi karena secara tidak langsung menyuruh orang berhenti berbicara. Maka dari itu, kekuatan PDIP, PKS dan publik dibutuhkan guna mengawasi demokrasi.

“Kalau menyuruh orang berhenti ngomong, menyuruh oposisi diam, itu si tidak baik saja untuk demokrasi ke depan. Mengapa kita butuh PDIP, kenapa kita butuh PKS yang sudah berpengalaman sebagai oposisi, tinggal nanti membangun konsolidasi koordinasi saja dengan gerakan publik,” tuturnya.

“Untuk merawat demokrasi, bukan untuk menjatuhkan atau untuk tujuan yang negatif untuk presiden dan wakil presiden terpilih maupun koalisi mereka,” pungkas Lucius. (liputan6.com)