Penurunan Daya Beli Masyarakat Sumut Nyata dan Meresahkan, Ini Buktinya!

MEDAN, Waspada.co.id – Badan pusat statistik (BPS) telah merilis data inflasi bulan maret yang sebesar 0.68% secara bulanan.

Ekonom Sumut, Gunawan Benjamin, menuturkan inflasi selama bulan maret ini lebih dipicu oleh berakhirnya diskon tarif listrik sebesar 50%. Dan kalau tanpa inflasi yang disumbangkan diskon tarif listrik.

“Maka Sumut sudah bisa dipastikan deflasi. Bahkan untuk makanan, minuman dan termbakau Sumut merealisasikan deflasi sebesar 0,19 persen,” tuturnya, Selasa (8/4).

Tentunya tidak lazim di saat mayoritas masyarakat merayakan Ramadhan, justru harga kebutuhan pokok masyarakat bergerak turun. Ini anomali yang tidak bisa dianggap sepele.

“Daya beli masyarakat Sumut tengah mengalami penurunan dan tentunya mengancam pertumbuhan ekonomi Sumut kedepan. Belum lagi Sumut harus berhadapan dengan perang dagang yang tengah berkecamuk,” katanya.

Gubernur Sumatera punya tugas berat untuk menyelesaikan masalah daya beli masyarakat yang terpuruk saat ini. Memang pelemahan daya beli tidak hanya terjadi di wilayah Sumut saja. Termasuk di banyak wilayah lain yang ada di Indonesia. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa gangguan pertumbuhan ekonomi Sumut di masa yang akan datang kian berat.

“Pemicu melemahnya daya beli masyarakat tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang memburuk belakangan ini. Situasinya kian runyam kalau perang dagang mulai merusak fundamental ekonomi Sumut. Pemerintah daerah harus waspadai potensi melemahnya harga TBS sawit manakala ekspor Sumut alami pelemahan karena efek kenaikan tarif,” katanya.

Jika itu yang terjadi, maka daya beli masyarakat Sumut sulit untuk dipulihkan. Apalagi kalau dibawah harga 2.000 – 2.200 per Kg. Anggaran bantuan sosial memang bisa membantu, namun tidak akan banyak merubah keadaan jika harga komoditas sawit anjlok.

“Dan parahnya lagi, belanja masyarakat masih dominan dalam pembentukan PDRB,” jelasnya.

Sementara itu, solusi untuk memperbaiki daya beli masyarakat Sumut masih melekat dengan kebijakan nasional. Seperti dana transfer, realisasi penyerapan anggaran, penyerapan pajak, hingga alokasi anggaran sosial.

“Di sisi lain, ada hal yang diluar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Seperti perdang dagang, memanasnya tensi geopolitik hingga dominasi mata uang US Dolar yang menguat,” tandasnya. (wol/eko/d2)

Editor: Ari Tanjung