Penyebab Banjir di Sukabumi Bukan Aktivitas Tambang, Mapel Indonesia: Kemenhut Harus Klarifikasi

MEDAN, Waspada.co.id – Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan (Mapel) Indonesia, menyatakan keberatan atas pernyataan resmi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebagaimana diberitakan yang menyebutkan bahwa penyebab bencana banjir di Sukabumi adalah alih fungsi lahan pertanian, bukan aktivitas tambang.

Ketua Umum Yayasan Mapel, M Yusuf Hanafi Sinaga, mengatakan pernyataan tersebut dinilai tidak hanya berpotensi menyesatkan opini publik, tetapi juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para petani yang selama ini telah berkontribusi besar pada ketahanan pangan nasional.

“Sebagai lembaga yang peduli terhadap keadilan lingkungan dan masyarakat, kami mendesak Kemenhut untuk mengungkapkan data dan kajian ilmiah secara terbuka yang mendukung pernyataan tersebut, termasuk penjelasan alasan mengecualikan aktivitas tambang sebagai salah satu faktor penyebab,” ungkapnya kepada Waspada Online, Senin (23/12).

Kemudian, lanjut Yusuf, Yayasan Mapel Indonesia mendesak pemerintah melibatkan lembaga independen untuk meninjau ulang hasil investigasi dan memastikan seluruh faktor, termasuk aktivitas tambang, dianalisis secara transparan.

“Kami juga meminta hentikan pengalihan tanggung jawab kepada petani tanpa bukti yang memadai, serta mengambil langkah untuk memulihkan nama baik para petani yang dirugikan oleh pernyataan tersebut. Memastikan mitigasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas yang merusak lingkungan, baik itu alih fungsi lahan maupun kegiatan pertambangan yang berkontribusi pada degradasi lingkungan,” ketusnya.

Yayasan Mapel Indonesia menilai bahwa, penjelasan sepihak tanpa kajian menyeluruh merupakan bentuk pengabaian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat yang terdampak. Pernyataan ini juga mencederai keadilan bagi para petani, yang justru kerap menjadi korban dari perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali.

“Kami berharap Kemenhut segera memberikan klarifikasi resmi dan langkah konkret untuk memperbaiki situasi ini dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak ada respons yang memadai, Mapel Indonesia siap mengajukan isu ini ke forum yang lebih luas, baik nasional maupun internasional, demi tercapainya keadilan bagi lingkungan dan masyarakat terdampak,” pungkasnya. (wol/mrz/d2)

Editor: Rizki Palepi