MEDAN, Waspada.co.id – Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) nomor 2, Edy Rahmayadi siap menghadapi debat publik pertama Pilgub Sumut tahun 2024, dengan Tema ‘Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat’.
Debat itu, akan berlangsung di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Rabu 30 Oktober 2024. Edy Rahmayadi mengatakan dalam persiapan dan strategi menghadapi debat ini, dengan belajar dari permasalahan yang diserap dan disampaikan masyarakat dari setiap kampanye dilakukan pada Pilgub Sumut 2024.
Hal itu, disampaikan Edy Rahmayadi saat kampanye dengan tatap muka sekitar seribu masyarakat, di Lapangan Nelayan Indah, Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Senin (21/10).
“Ini lah salah satu langkah (berkampanye di Nelayan Indah), saya belanja masalah,” ucap Edy Rahmayadi saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait dengan persiapan debat publik Pilgub Sumut 2024.
Gubernur Sumut periode 2018-2023 ini mengatakan dari permasalahan yang disampaikan kepada dirinya, akan menjadi pembahasan bersama di tim pemenangannya, untuk mencari solusi dihadapan masyarakat itu, yang akan disampaikan dalam debat tersebut.
“Debat itu, apa yang mau kita buat seperti ini (solusi yang diberikan kepada masyarakat) itu lah persiapan debat,” sebutnya.
Edy Rahmayadi bersama Calon Wakil Gubernur Sumut, Hasan Basri Sagala, sudah menyiapkan program-program, gagasan dalam visi dan misi untuk membangun Sumut lebih kedepannya, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan perekonomian masyarakat hingga pertanian dan perkebunan.
“Tidak ada persiapan spesial, tahu sebenarnya kondisi rakyat di wilayahnya,” pungkasnya.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut telah menetapkan tema debat pertama pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut tahun 2024. Tema debat itu, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat.
Sedangkan, subtema debat ini, pertama yakni pelayan publik. Isu, pelayanan ketersediaan kesehatan, kesehatan fasilitas ketersediaan dokter di daerah, kesehatan digitalisasi pelayanan.
Kemudian, pelayanan pendidikan, pemerataan angka partisipasi pendidikan, pendidikan inklusi, digitalisasi dalam pendidikan, ketersediaan guru di tingkat daerah.
Selanjutnya, optimalisasi pelayanan administrasi birokrasi atau digitalisasi dan efisiensi, pengawasan, isu KKN, pungli, good goverment. Kedua, kesejahteraan masyarakat, yakni pengentasan kemiskinan, disparitas atau kesenjangan antar wilayah, lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat desa/Kota, gelandang/pengemis.
Selanjutnya, problematika sosial dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, narkotika, geng motor/begal, judi online. Dampak digitalisasi terhadap masyarakat, penguatan sektor informal, pemberdayaan ekonomi UMKM, pemutusan hubungan kerja. (wol/man/d2)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post