Pilkada 2024: Pemutakhiran Data Pemilih di Sumut Sudah 79 Persen

MEDAN, Waspada.co.id – Pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih pada Pilkada serentak 2024, di 33 Kabupaten/Kota sudah mencapai 79 persen yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Demikian disampaikan anggota
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Frendianus Joni Rahmat Zebua saat dikonfirmasi, Jumat (12/7).

“Hingga tadi malam, Kamis 11 Juli 2024. Update sudah mencapai 79 persen Coklit kita lakukan di Sumut ini,” kata Frendianus.

Frendianus menjelaskan bahwa Pantarlih melakukan Coklit terhadap 10.900.000 lebih jiwa di 33 Kabupaten/Kota, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4 ) terbaru di Sumut ini.

“10.900.000 bila ikut dari pemilih baru, Kita masih update terus ini,” ungkapnya.

Frendianus mengungkapkan KPU Sumut, memiliki target hingga Sabtu 13 Juli 2024, jumlah penduduk di Sumut harus sudah di Coklit capai 90 persen.

“Ditargetkan untuk (Sabtu) besok, di Kabupaten/Kota harus sudah 90 persen. Ini saya sedang melakukan monitoring di lapangan Coklit di Kota Gunungsitoli, dan sedang menuju ke Kabupaten Nias Utara,” sebutnya.

Untuk diketahui, KPU Sumut melakukan Coklit di 33 Kabupaten/Kota melibatkan
41.406 Pantarlih, dengan masa tugas selama satu bulan, dimulai 24 Juni hingga 25 Juli 2024. Nantinya DPT terbaru, memiliki hak suara pada Pilkada serentak 2024.

“Target aku tanggal 20 Juli 2024. Tapi, kalau salah input dan sebagainya, kalau bisa tanggal 20 Juli itu sudah 100 persen, sudah selesai. Tinggal saja, pekerjaan itu paling perbaikan-perbaikan saja,” kata Frendianus.

Frendianus mengungkapkan kendala dihadapi Pantarlih saat melakukan Coklit ke rumah warga, saat didatangi ke rumah penghuni tidak ada pada siang hari. Kemudian, komunitas etnis tertentu susah dijumpai.

Dalam menyelesaikan kendala itu, Frendianus mengatakan Pantarlih berkordinasi dengan Kepala Lingkungan setempat, hingga warga itu di Coklit dengan benar.

“Persoalan di lapangan, petugas datang, tidak ada yang ada orangnya di rumah, misalnya komunitas etnis tertentu susah dijumpai. Sehingga petugas tanya-tanya dari luar, tapi tidak dikasih masuk. Mau bagaimana lagi,” pungkasnya. (wol/man/d2)

Editor AGUS UTAMA