MEDAN, Waspada.co.id – Presiden Prabowo Subianto, mewacanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) seperti gubernur, wali kota dan bupati dipilih anggota DPRD setempat. Pasalnya, sistem pemilihan langsung yang dilakukan saat ini begitu banyak menyita energi maupun anggaran negara.
Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Boydo HK Panjaitan, berpendapat bahwa wacana yang disampaikan orang nomor satu tersebut patut untuk dibahas di tingkat pusat maupun daerah. Katanya dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang terjadi saat ini, menyedot anggaran negara triliunan rupiah.
“Kalau pemilihannya dilakukan di tingkat DPRD, bayangkan efisiensi anggaran negara yang bisa kita selamatkan. Belum lagi soal kecurangan-kecurangan, sudah pasti bisa kita tekan dan bahkan tak mungkin terjadi,” ungkapnya kepada Waspada Online, Jumat (13/12).
Boydo menambahkan, pada perhelatan Pilkada serentak 2024 tanggal 27 November 2024 kemarin, PDI Perjuangan adalah partai yang begitu banyak mengalami kecurangan yang dilakukan tim pasangan calon (Paslon) lain.
“Begitu TSM (terstruktur, sistematis dan masif)-nya money politics yang terjadi di Pilkada serentak kemarin. Kami banyak mendapati temuan kecurangan-kecurangan itu. Jadi kalau wacana pemilihan kepala daerah itu melalui DPRD, saya yakin tak ada money politics,” ujarnya.
Sekretaris Pemenangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan nomor urut 2 Ridha-Rani ini pun berpandangan, DPP PDI Perjuangan akan membahas wacana yang dilemparkan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12) malam. (wol/mrz/d1)
Editor: Rizki Palepi
Discussion about this post