TARUTUNG, Waspada.co.id – Pertarungan Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara 2024 yang berujung ‘head to head’ diibaratkan sebuah ‘rematch’ yang mempertemukan rivalitas lama dengan postur pasangan calon; Satika Simamora SE MM – Sarlandy Hutabarat SH dan Dr. Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat – Dr. Deni Lumbantoruan.
Ibarat pertarungan ulang ini dinilai sejumlah kalangan akan memiliki determinasi tinggi, sebab diketahui Satika Simamora tak lain adalah istri mantan Bupati Tapanuli Utara Dr. Nikson Nababan yang merupakan rivalitas JTP pada Pilkada 2019 silam.
Terkait kondisi dan situasi Kamtibmas jelang Pilkada, Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak pun diwawancarai khusus Waspada Online, Jumat (6/9), di rumah dinasnya di Tangsi Tarutung.
Kapolres menjelaskan, pihaknya saat ini menerjunkan dua pertiga kekuatan atau sekitar 265 personil ke sejumlah titik di wilayah Taput yang bertugas mengamankan tahapan- tahapan penyelenggaraan Pilkada.
“Yang berat nanti kan pergeseran surat suara ke kecamatan, desa dan TPS yang berjumlah 640 TPS dari sebelumnya 1036 TPS pada Pilpres/Pileg lalu,” kata Kapolres.
Kapolres memprediksi, dari segi jumlah TPS memang Pilkada Taput akan mudah dijangkau pengamanannya dibanding jumlah TPS pada Pilpres/Pileg, tetapi terkait postur Paslon Bupati/Wakil Bupati Taput sekarang ini memang ada tantangan tersendiri.
“Pertarungan yang dua ini kan (kubu Satika vs JTP, red) punya masa lalu yang ‘tidak baik’. Pemilu yang lalu mereka bertemu, dan sekarang saling bermanuver (politik),” kata Kapolres.
“Semoga personel yang kita terjunkan sekarang masih cukup.Tetapi kalau tidak cukup kita akan meminta bantuan dari Polda,” sambungnya.
Kendati demikian, Kapolres mengatakan kerawanan Pilkada Taput tidak akan mengerucut akan adanya huru-hara, tetapi salah satu yang bisa timbul misalnya TPS rawan seperti di daerah-daerah pedalaman. Misalnya di wilayah Kecamatan Garoga, Parmonangan, Adian Koting.
“Soal kerawanan di sisi lain memang sampai hari ini belum kita dapatkan, tetapi kita akan terus mengikuti dinamikanya terutama aspek simpatisan,” ujar Kapolres.
“Ada beberapa simpatisan di sini yang harus kita profiling dan harus kita update tentang perkembangan data-datanya,” sambungnya.
Selain itu, Kapolres mengatakan pihaknya akan melakukan calling system dalam rangkaian; memberikan pemahaman kepada warga masyarakat sejauh mana keterlibatan mereka di Pilkada.
Termasuk deteksi dini atas rencana pergerakan yang bisa saja timbul serta mengelola kondisi di lapangan. “Di mana, semua itu dilakukan Bhabinkamtimbmas dan petugas lain yang diterjunkan ke lapangan.”
Tim pemenangan, kata Kapolres juga menjadi bagian dari deteksi polisi. Meskipun tidak secara detail soal postur timnya, tetapi potensi kerawanan apa yang mungkin timbul di dalamnya menjadi bagian amatan polisi.
“Kita harus paham dong soal tim pemenangan setiap paslon. Apalagi ini ‘head to head’,” kata Kapolres.
Kerawanan Pilkada kata Kapolres, juga bisa dipicu hoaks yang diikuti ‘black campaign’ di media sosial. Kampanye negatif seperti itu biasanya dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan pihak lawan.
“Munculnya akun palsu di jejaring Facebook dengan menyebar hoaks dan sangat berdampak dalam pembentukan opini dan bisa memicu kegaduhan dan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” sebut Kapolres.
“Juga memunculnya masalah baru, yang sulit diungkap oleh keterbatasan perangkat di Polres, selain harus ke Siber Poldasu di Medan. Memang mengungkap pemilik akun palsu ini sangat sulit. Sistem FB ini, sangat tertutup rapat,” sebutnya.
Kapolres mengungkapkan, pemilik akun palsu hanya sebagian kecil. Sekarang malah menyerang lawan dengan ‘black campaign’ yang kditemukan kebanyakan tidak lagi memakai akun palsu. “Orangnya jelas-jelas ada,” urai AKBP Ernis Sitinjak, seraya mengatakan ada regulasi yang mengatur Pelanggaran UU IT.
“Itu delik aduan. Ada orang yang berkeberatan karena diserang kehormatannya dan sebagainya, lalu kita tindaklanjuti,” jelasnya.
Terkait antisipasi pengamanan terhadap kampanye atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan Paslon kepada masyarakat (warga pemilih), Kapolres berharap agar segenap penyelenggara Pemilu di daerah ini melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak keamanan.
“Tahapannya-kan sudah ada. Jadi koordinasi dan komunikasi dari pihak penyelenggara misalnya KPU dan Bawaslu sangatlah penting,” tandasnya.
Lantas selaku Komandan Pengendali Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Utara, AKBP Ernis Sitinjak menyerukan agar masyarakat ikut berperan aktif menjaga stabilitas Kamtibmas, jangan termakan isu tidak benar (hoaks), jangan termakan rayuan-rayuan dan jangan mendukung Paslon yang tidak mendukung aturan-aturan yang ditetapkan penyelenggara Pilkada. (wol/jps/d1)
Editor AGUS UTAMA
Discussion about this post