TEBINGTINGGI, Waspada.co.id – Pj Wali Kota Tebingtinggi Drs Syarmadani, menyampaikan evaluasi kinerja Pj terhadap capaian kinerja Tri Wulan IV bulan April dan Mei 2024 pada, Rabu (15/5), di Jakarta.
Dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika Tebingtinggi Rabu sore, Syarmadani hadir di Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pagi hari.
Di antaranya Pj Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi H Kamlan Musyid, Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Dr Marimbun Marpaung, Kepala BPBD Tora Daeng Masaro, Kadis PUPR Reza Aghista, Kadis Perkimtah Chairun Nasrin Nasution, Plt Kaban Kesbangpol Abdul Halim Purba, dan Plt Kadis Kesehatan dr Henny Sri Hartati.
Selanjutnya, Kadis Lingkungan Hidup Dr H Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Idam Khalid, Kadis Perhubungan Manahan Guntur Harahap, Plt Kadis DPMPTSP Amris Siahaan, Direktur RSUD Dr H Kumpulan Pane dr Irwansyah dan Kabag Organisasi Ernawati Lubis, Kabag PBJ Iqbal Halim Ramadhan Nasution, serta Plt Kabag Prokopim Faisal Ahmad.
Dituliskan, evaluasi itu dilakukan secara berkala berdasarkan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.
Syarmadani bersyukur atas hasil evaluasi kinerja yang telah diterima dengan baik oleh Tim Evaluator dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
10 Indikator
Ia juga memaparkan kinerja 10 indikator secara konkrit terkait inflasi, stunting, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.
Diindikator inflasi, Tebingtinggi merujuk kondisi itu ke Kota Pematang Siantar yang merupakan Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 3,84 persen (di bulan April 2,98 persen) pada Maret 2024.
Pada indikator stunting, menurut data SSGI dan SKI pada tahun 2022, prevalensi balita stunting sebesar 19,60 persen yang terus menurun sebesar 10,40 tahun 2023.
Kegiatan terkait hal itu, Syarmadani menjelaskan terkait pendampingan keluarga berpotensi stunting, juga ada pelaksanaan Minilokakarya tingkat kecamatan, pelaksanaan evaluasi pelaporan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, pemberian makanan tambahan lokal, pemberian susu untuk balita stunting (Program BAAS), SK Donatur BAAS.
Kemudian, berbagi paket gizi dari PLN, pembuatan sanitasi dan pembangunan WC dan pemberian tablet tambah darah kepada siswa SMPN 5 Kota Tebingtinggi.
Indikator ketiga ada 2 BUMD sehat yang dimiliki yaitu PDAM Tirta Bulian dan PT. Bank Sumut. Sektor layanan publik yang terus memberikan kemudahan mengakses pelayanan melalui satu satunya Mal Pelayanan Publik (MPP).
SK Nomor 503/1905 Tahun 2023 tentang
Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik juga telah disahkan pada tanggal 13 November 2023.
“Ini merupakan SOP terpadu di MPP Tebingtinggi,” tegas Syarmadani.
Penjabat Syarmadani juga memaparkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2023 sebesar 6,24 persen. Mengatasi hal itu Ia melaksanakan pelatihan keterampilan melalui UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian.
Berkaitan dengan angka kemiskinan ekstrem, Syarmadani menyampaikan data berdasarkan SK Wali Kota Tebingtinggi Nomor : 460 / 942 Tahun 2023 Tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tebingtinggi Tahun 2024.
“Dari total 5 Kecamatan dan 35 Kelurahan di Kota Tebingtinggi Per 31 Maret 2024 terdapat 12.294 jiwa penduduk miskin,” ungkapnya.
Tentu upaya yang dilakukan sebagai berikut, pertama penetapan Keputusan Wali Kota Tebingtinggi Nomor 100.3.3.3/147 tahun 2024 tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2024. Kedua, koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan mendukung Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.
Indikator kesehatan, kata Syarmadani, jumlah total tenaga kesehatan yang ada di Pemko Tebingtinggi berjumlah 752 dengan ketersediaan 1.030 sarana prasana kesehatannya.
Soal penyerapan anggaran, optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD telah disampaikan kepada SKPD surat edaran yang mencakup pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa. Selanjutkan untuk segera menyiapkan kelengkapan administrasi dan legalitas untuk pelaku pengadaan barang/jasa SKPD. Ketiga, menyusun rencana/target penyerapan anggaran.
Termasuk pembentukan tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah dengan salah satu tugas penting untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyerapan anggaran dan realisasi fisik program dan kegiatan SKPD.
Syarmadani juga menyampaikan kegiatan unggulan salah satunya Wisata Kampung Bajenis dan Kuliner Pasar Kreatif yang akan didukung pembangunan sarana prasarana lokasi dalam mencari investor untuk kemajuan inovasi ke depan.
Indikator terakhir terkait perizinan secara resmi telah ditetapkan periode 1 Januari sampai 31 Maret 2024, NIB dengan jumlah 1.443 dan jumlah proyek 1.997.
Kemudahan perijinan itu dimudahkan sejak
Permendagri Nomor 138 tahun 2017, di mana pelayanan perizinan dan non perizinan tidak dikenakan tarif/ biaya kecuali ketentuan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
Upaya lain dibalik itu, pemerintah juga menyiapkan informasi yang gampang diakses sederhana dan tidak membingungkan untuk menjaga mutu di MPP dalam kemudahan perizinan yang dapat dibuktikan melalui Skor
Penilaian Mall Pelayanan Publik dari Menpan RB. (wol/mad/d2)
Editor: Rizki Palepi
Discussion about this post