LANGKAT, Waspada.co.id – Puluhan guru honorer kembali menggelar orasi di depan Kantor Bupati Langkat akibat ‘buntut panjang’ polemik pengumuman hasil seleksi PPPK tahun 2023 yang dinilai penuh kejanggalan.
Dalam aksinya mereka meminta agar materi Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) pada seleksi PPPK guru tahun 2023 dibatalkan lantaran dianggap melanggar ketentuan administrasi dan ada dugaan transaksional.
“Kami minta Pj Bupati Langkat membuat surat permohonan secara resmi melalui Sekda untuk pembatalan SKTT karena melanggar ketentuan administrasi dan terdapat dugaan transaksional. Kami juga minta untuk pengumuman ulang hasil seleksi PPPK Guru Tahun 2023 Langkat yang sesuai hasil CAT BKN,” seru kordinator aksi, Dian Novindra, Jumat (15/3).
Massa aksi juga menyoal tentang adanya guru dan dapodik siluman yang lulus PPPK. “Salah satunya staff honorer Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang terdaftar Dapodiknya di SDN 056010 Cempa, Kecamatan Hinai yang lulus PPPK tahun 2023. Kami minta agar PJ Bupati Langkat mendiskualifikasi guru siluman tersebut,” desak Dian.
Aksi puluhan guru honorer yang dikawal pihak kepolisian dan Satpol PP tersebut direspon pihak Pemkab Langkat, melalui Asisten III Musti Sitepu.
Musti berjanji bakal menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan mereka kepada Pj Bupati Langkat, M Faisal Hasrimy AP MAP.
“Pak Pj Bupati dan BKD sedang di Jakarta. Nanti akan saya sampaikan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan rekan – rekan semua. Kami bukan menghalangi kalian berorasi, tapi inilah prosedur yang harus dilaksanakan, untuk menjaga kondusifitas,” sebut Musti.
Aksi puluhan guru honorer tersebut dikawal oleh pihak kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Langkat.(wol/rid/d2)
Editor: Rizki Palepi
Discussion about this post