Radjasa: Lagi-lagi Kekayaan Alam Aceh Diduga Dijarah

JAKARTA, Waspada.co.id – Pemerhati Aceh, Radjasa MBA, menyoroti tayangan video berdurasi 1 menit menayangkan aksi demo masyarakat Desa Tutut dan Lancong, Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat, dalam rangka menolak beroperasinya kapal keruk milik warga negara China yang diduga sedang melakukan eksplorasi emas di wilayah Sungai Mas.

“Aksi demo yang dilakukan di depan kapal keruk milik warga negara China, meminta awak kapal yang seluruhnya warga negara China untuk turun dari kapal dan menghentikan operasional kapal tersebut. Kegiatan kapal keruk milik China dioperasikan di bawah bendera PT IAMP, diduga tidak memiliki izin resmi dari pihak Pemerintah, tapi sudah beroperasi beberapa minggu di wilayah Sungai Mas. Sementara wilayah Kec Sungai Mas adalah areal yang dikuasai KPPA,” kata Radjasa dalam rilisnya kepada awak media, Kamis (4/7).

Dikatakan, fenomena kehadiran para pekerja asing ilegal dari China untuk melakukan eksplorasi tambang di Aceh diduga bukan barang baru dan menjadi potret keprihatinan atas sikap Pemerintah Pusat maupun Aceh yang terkesan melakukan pembiaran dan amat lemah untuk melakukan penegakan hukum bagi para pelaku warga negara China. Ironinya lagi dalam urusan penegakan hukum di sektor pertambangan, jajaran aparat penegak hukum begitu perkasanya ketika berhadapan dengan rakyat Aceh.

“Terkait pengelolaan sumber alam Aceh yang sejatinya menjadi hak rakyat Aceh, dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya yang lebih bermartabat, pihak Pemerintah Pusat maupun Aceh, belum hadir untuk memberi peluang rakyat Aceh mengelola kekayaan alam secara mandiri,” tegasnya.

Diakui, kasus sengketa antara masyarakat Kec. Sungai Mas dengan para pekerja illegal dari China, dalam pengelolaan tambang emas, patut diwaspadai sebagai fenomena gunung es yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik baru di Aceh. Terlebih lagi jika dicermati secara bijak anatomi konflik Aceh yang berlangsung selama 30 tahun, sesungguhnya dipicu oleh persoalan pengelolaan sumber kekayaan alam Aceh yang tidak mencerminkan rasa keadilan.

“Sudah saatnya pihak Pemerintah Pusat dan Aceh, memberi perhatian bagi berkembangnya koperasi tambang rakyat, melalui penerbitan ijin wilayah pertambangan rakyat yang sesungguhnya merupakan implementasi dari semangat reintegrasi dan rekonsilasi, dalam rangka merawat kesinambungan damai Aceh,” pintanya. (wol/rls/asred/d1)