Repdem Sumut Pertanyakan Netralitas Agus Fatoni di Pilkada Serentak 2024

MEDAN, Waspada.co.id – DPD Repdem (Sumut) mempertanyakan sikap netralitas Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni, yang dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas dalam birokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Repdem, Pj Gubernur dinilai tidak mengindahkan ketentuan yang ada dan justru melakukan sejumlah tindakan yang dianggap menunjukkan keberpihakan dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung pada pilkada serentak 2024.

Ketua DPD Repdem Sumut, Martua Siadari, mengatakan salah satu bentuk keberpihakan tersebut adalah dengan membawa Bobby Nasution, tokoh yang disebut-sebut sebagai calon Gubernur Sumut dalam berbagai kegiatan resmi.

“Tindakan ini jelas melanggar asas netralitas dan bertentangan dengan tugas serta tanggung jawab seorang Pj Gubernur. Seharusnya, setiap langkah Pj Gubernur berpedoman pada aturan dan menjaga stabilitas netralitas dalam birokrasi, bukan justru memperlihatkan dukungan terhadap salah satu kandidat secara terang-terangan,” kata Maratua, di Medan, Sabtu (26/10).

Maratua juga menyoroti dugaan biaya perjalanan dinas yang kabarnya mencapai Rp200 miliar. Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran negara dan fasilitasnya yang diduga untuk kegiatan yang bermuatan kampanye terselubung.

Hal ini, lanjut Maratua, dianggap sebagai penyalahgunaan anggaran, terlebih lagi jika terbukti bahwa dana tersebut digunakan untuk mendukung salah satu kandidat dalam Pilkada.

“Repdem Sumatera Utara mengingatkan agar Pj Gubernur tidak mencederai demokrasi yang akan berlangsung di Sumatera Utara, serta menghindari penggunaan APBD Sumut yang merupakan uang rakyat demi kepentingan kampanye. Penjabat Gubernur Sumut harus bersikap profesional dan tidak menyalahgunakan jabatan maupun anggaran demi kepentingan politik tertentu,” sebutnya.

Lebih lanjut Maratua mengatakan, track record Pj Gubernur Fatoni yang dinilai kurang baik selama bertugas di Sumatera Selatan (Sumsel). Fatoni bahkan disebut pernah menuai protes dari masyarakat setempat karena lalai terhadap tanggung jawab.

“Repdem juga berharap agar Sumut tidak mengalami hal yang sama dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan demokrasi,” sebutnya.

Martua menegaskan, bahwa Repdem Sumut akan mengawasi setiap langkah dan kebijakan Pj Gubernur Agus Fatoni dalam menyikapi kontestasi demokrasi, demi menjamin netralitas dan kepastian hukum dalam pesta demokrasi 2024. (wol/man/d2)

Editor: Rizki Palepi