MEDAN, Waspada.co.id – Persoalan pelayanan kesehatan, infrastruktur dan sampah masih menjadi tema yang disampaikan warga kepada anggota DPRD Medan. Seperti saat pelaksanaan Reses II Tahun Anggaran 2025 Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Syaiful Ramadhan yang dilaksanakan di sejumlah lokasi di Dapil V Kota Medan di antaranya di Jalan Brigjen Zein Hamid Gang Indah Baru Ujung Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, Jalan.Brigjen Katamso Pantai Burung Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun, Jalan Brigjen Katamso Gang Rakyat Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun, Jalan Antariksa Gang Pipa 4 Kelurahan Sari Rejo Kecamatan medan Polonia, Sabtu (22/2) dan Minggu (23/2).
Ana, warga Kecamatan Medan Johor meminta penjelasan soal program Universal Health Coverage (UHC) khususnya bagi warga yang menunggak iuran BPJS-nya. Warga juga mempertanyakan apaah program ini masih ada. “Kami yang memiliki tunggakan BPJS mandiri bagaimana, katanya ada program UHC apakah masih berjalan,” tanyanya.
Diakuinya, proses mendapatkan pelayalan kesehatan gratis juga kerap mendapatkan kendala saat masyarakat datang ke Puskesmas atau rumah sakit. “Mereka (petugas, red) bilang harus dilunasi tunggakannya, makanya banyak warga menjadi kesulitan,” ungkapnya.
Tidak hanya soal BPJS, warga juga meminta Pemko Medan segera melakukan perbaikan jalan mereka di Gang Sado Kecamatan Medan Johor. “Kami mohon kepada bapak untuk bisa menyampaikan dan merealisasikan perbaikan jalan di Gang Sado,” ungkapnya seraya mengatakan sampah juga menjadi persoalan karena sudah menyebabkan banjir di lingkungan warga.
Menanggapi aspirasi warga, Syaiful Ramadhan menegaskan bahwa program pelayanan kesehatan gratis yang disebut UHC atau Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) sampai sekarang masih ada dan berlaku khususnya bagi warga Medan yang memiliki KTP atau KK. “Jadi programnya masih ada dan sudah berjalan, bagi warga Medan yang akan menggunakan layanan program ini silakan datang ke Puskesmas dan rumah sakit dengan menunjukan KTP atau KK,” terangnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini menjelaskan bahwa, program UHC juga sudah dianggarkan untuk tahun 2025 yang angkanya hampir mecapai Rp300 miliar. “Untuk 2025 juga anggarannya sudah diketok dan kita menyetujui untuk program ini hampir Rp300 miliar,” jelasnya.
Terkait isu efesiensi anggaran yang ramai menjadi perbincangan, Syaiful mengatakan bahwa pihaknya akan mengusahakan agar program pelayanan kesehatan UHC ini bisa terus berlajut dan tidak terkena efisiensi. “Mudah-mudahan, dan kita akan terus memperjuangkan anggarannya agar program ini bisa terus berjalan,” sebutnya.
Sekretaris Komisi I DPRD Medan ini juga menegaskan, bagi masyarakat yang mengalami kendala saat akan mengunakan program layanan kesehatan gratis ini, pihaknya memita agar warga bisa langsung berkoordinasi. “Jika mengalami kendala, silakan telfon saya di depan petugas yang mungkin mempersulit warga,” ujarnya.
Ditegaskannya, pelayanan kesehatan gratis wajib didapatkan warga Kota Medan yang memiliki identitas kependudukan. “Jadi sudah sangat jelas, jika ada oknum petugas yang mempersulit, silakan segera laporkan,” tegasnya.
Sementara itu, terkait pembangunan jalan yang disampaikan warga, pihaknya akan menyampaikan aspirasi warga dan dimasukkan dalam pokok pikiran (Pokir) anggota dewan. “Aspirasi yang ibu sampaikan nanti kita tabulasi dan kita masukan dalam Pokir supaya bisa ditindaklanjuti. Sementara terkait dengan sampah yang menyebabkan gangguan di saluran drainase, pihaknya meminta kepala lingkungan dan kelurahan untuk segera merespon persoalan ini, karena perangkatnya sudah tersedia,” pungkasnya. (wol/mrz/d1)
Editor: Rizki Palepi
Discussion about this post