MEDAN, Waspada.co.id – Kinerja seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan menjadi sorotan tajam terutama UPT Medan Polonia. Keluhan masyarakat terkait buruknya infrastruktur, khususnya jalan dan drainase, terus mengalir tanpa respon yang memadai. Akibatnya, warga terpaksa hidup dalam kondisi yang semakin memprihatinkan, terutama saat hujan turun yang menyebabkan banjir dan kerusakan lingkungan semakin parah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, dengan tegas mengecam lambannya kinerja UPT SDABMBK Medan Polonia. Menurutnya, berbagai aduan masyarakat telah disampaikan berkali-kali, namun tanggapan yang diberikan selalu lambat atau bahkan diabaikan.
“Saya minta Kepala Dinas SDABMBK meletakkan Kepala UPT-UPT yang betul-betul siap menerima aduan masyarakat. Mereka harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk merespon keluhan warga, bukan malah diam tanpa tindakan,” ungkapnya kepada sejumlah awak media, Senin (3/2).
Salah satu permasalahan yang paling mencolok adalah perbaikan jalan di kawasan Medan Sunggal. Warga sudah menunggu selama lebih dari satu setengah tahun, namun hingga kini tidak ada perbaikan yang dilakukan. Setiap kali hujan turun, jalanan berubah menjadi kubangan air, sementara pemerintah tetap diam seolah tidak peduli dengan penderitaan masyarakat.
“Jalan di Medan Sunggal sudah rusak parah. Setiap hujan, langsung banjir. Peta lokasi dan foto-fotonya sudah diserahkan, tapi tetap saja tidak ada tindakan dari UPT SDABMBK. Ini bukti bahwa mereka tidak bekerja dengan baik,” ketusnya dengan nada kecewa.
Tak hanya Medan Sunggal, kondisi saluran air di Jalan T Cik Ditiro, Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia juga sangat mengkhawatirkan. Bronjong yang seharusnya menjaga jalur parit agar tidak ambruk malah dibiarkan roboh. Akibatnya, air dari parit meluap ke rumah warga, menyebabkan banjir yang merugikan mereka setiap kali hujan turun.
“Saluran air yang rusak ini sudah lama dilaporkan. Warga sudah meminta perbaikan, tapi tetap tidak direspons. Ini membuktikan betapa buruknya koordinasi di UPT SDABMBK Medan Polonia,” lanjutnya.
Legislator Dapil V itu, secara tegas menyoroti seluruh kinerja UPT SDABMBK terutama Medan Polonia yang dinilai sangat lamban dalam menangani keluhan masyarakat. Menurutnya, keterlambatan ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga.
“Sebagai pimpinan UPT Medan Polonia harus bertanggung jawab. Kalau tidak bisa bekerja cepat, lebih baik mundur. Jangan biarkan warga terus-menerus menjadi korban karena ketidakbecusan dalam menangani masalah infrastruktur,” tegasnya.
Politisi Fraksi Golkar DPRD Medan itu juga meminta Kepala Dinas SDABMBK untuk segera mengevaluasi seluruh kinerja UPT-UPT yang ada di seluruh Kota Medan, terutama Medan Polonia dan mempertimbangkan pergantian pimpinan jika kinerja tetap buruk. “Jangan sampai tunggu viral baru dikerjakan,” pungkasnya. (wol/mrz/d1)
Editor: Rizki Palepi
Discussion about this post